Pemprov Jabar Minta Kepala Daerah Mengusulkan Data RTM untuk Bantuan Covid-19

Bandung Raya

Kamis, 2 April 2020 | 18:28 WIB

200402182928-pempr.png

bipol.co

TERKAIT rencana Pemprov Jawa Barat akan menggelontorkan anggaran Rp 3 hingga 5 triliun untuk bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak Covid-19, kepala daerah di Jawa Barat diminta untuk mengusulkan data Rumah Tangga Miskin (RTM), di masing-masing daerah.

Bantuan Rp 500 ribu yang rencananya diberikan selama dua bulan dan maksimal empat bulan ini, satu pertiganya berupa uang tunai dan sisanya adalah bantuan dalam bentuk bahan pangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja meminta bupati dan wali kota di Jabar untuk melakukan tiga hal, lewat Surat Pemberitahuan Nomor 400/1763/BAPP yang ditandatangani pada 31 Maret 2020.

Seperti meminta bupati/wali kota untuk melakukan pemadanan data by name by address RTM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020, kepada Dinas Sosial masing-masing kota/kabupaten.

"Data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 ini akan disampaikan kepada pengelola DKTS 2020 Kabupaten/Kota secara online (dalam jaringan)," ungkapnya Kamis (2/4/2020).

Kemudian bupati/wali kota diminta menyampaikan prelist data non-DKTS by name by NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak COVID-19, dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

"Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Lalu di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap, pemulung dan lain sebagainya," ujarnya.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar tersebut menerangkan, arahan ketiga kepada para bupati/wali kota dalam surat tersebut, yakni menyampaikan hasil dua arahan sebelumnya sebagai usulan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Usulan tersebut disampaikan paling lambat Senin, 6 April 2020, juga secara online,"ujarnya.

Pihaknya memastikan pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak COVID-19, dilakukan secara tepat dengan merujuk hasil pemadanan data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 dan prelist data non-DKTS by name by NIK RTM terdampak COVID-19.

"Hal ini dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global (COVID-19) di Jabar kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan, serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020," katanya..

Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar memantau dengan ketat pemadanan data tersebut, agar bantuan sosial pangan bisa tepat sasaran, merata, dan tidak ada warga yang menerima bantuan ganda.

"Jadi memang betul-betul yang menerima bantuan ini adalah pekerja yang sesuai kriteria dan data dibuat secara objektif oleh masing-masing kepala daerah," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR