Pemkab Garut Gelar Rakor Bersama Forkopimda Atasi Covid-19

Daerah

Selasa, 31 Maret 2020 | 21:02 WIB

200331210402-pemka.jpg

Agus Somantri

Unsur Porkopimda Garut saat rapat koordinasi di ruang Pamengkang, Gedung Pendopo Garut, Selasa (31/3/2020).

PASCA ditemukannya satu orang PDP (pasien dalam pengawasan) di RSU dr. Slamet Garut positif Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut langsung melakukan langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda guna mengambil tindakan yang harus dilakukan.

Rapat koordinasi berlangsung di ruang Pamengkang, Komplek Pendopo Garut, Jalan Kabupaten, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Dandim 0611 Garut, Kepala SKPD, dan instansi vertikal di Kabupaten Garut, Selasa (31/3/2020) sore.  

Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, mengatakan, pembahasan rapat di antaranya yaitu terkait pengambilan sikap meningkatnya jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

"Selanjutnya, terkait adanya pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Kecamatan Wanaraja, yang mana telah disampaikan sebelumnya," ujarnya seusai rapat, Selasa (31/3/2020).

Menurut Helmi, hal ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten yakni Muspida dan ditindaklanjuti sampai ke bawah, di tingkat kecamatan, desa, dan RT, RW.  

Hemi juga berharap, semuanya saling bahu membahu, baik pemerintah maupun masyarakat dan juga para tokoh agama dalam menyikapi hal ini. Social dan physical distancing harus diperketat, utamanya adalah tinggal di rumah.

"Apalagi dengan kondisi saat malam hari, harus lebih diperketat lagi," ucapnya.    

Selain itu, Helmi juga minta agar semua mengaktifkan kembali ronda malam. Ketua RW melakukan langkah-langkah preventif dan biayanya sudah disiapkan, yakni yang sebelumnya untuk gotong royong fisik digeser untuk penanganan penyebaran Covid-19 yang nilainya Rp 10 juta per RW.  

Helmi menyebutkan, untuk masalah penyekatan-penyekatan wilayah, ini juga akan lebih diperketat di kecamatan-kecamatan sekitar Kecamatan Wanaraja, seperti Pangatikan, Sucinaraja, Karangpawitan dan Banyuresmi. Pengawasan terhadap lima kecamatan tersebut, terangnya, karena posisi pasien yang positif itu berada di titik sentral di lima kecamatan tersebut.

“Di sini yang paling utama yang kita perhatikan adalah pasar. Dari lima kecamatan ini mayoritas belanjanya masyarakat ke Pasar Wanaraja. Makanya pasar ini khawatir nantinya akan menjadi sumber penularan virus," katanya.

Diungkapkan Helmi, pihaknya akan mengambil kebijakan pasar ini akan diliburkan satu sampai tiga hari untuk sterilisasi dan dilakukan penyemprotan disinfektan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.    

Helmi pun meminta masyarakat memahami hal tersebut. Menurutnya, untuk angkutan seperti delman pihaknya akan memberi konpensasi. Sedangkan untuk angkutan lainnya akan dibatasi, akan dilakukan screening oleh petugas puskesmas bersama petugas-petugas lainnya. Pihaknya juga meminta warga untuk taat mengikuti social distancing dan physical distancing sesuai arahan dari pemerintah.

"Kami juga sudah menginstruksikan kepada pihak puskesmas dan dinas kesehatan untuk penelusuran kelapangan, siapa saja yang pernah kontak dengan pasien positif tersebut.

"Sampai tadi siang saya menerima laporan sudah ada tigapuluh satu orang yang ditelusur dan terus dilakukan pemantauan,” katanya.

Pemkab diminta tegas
Sementara itu, terkait adanya warga Garut yang positif Covid-19 tak urung membuat sejumlah warga khawatir. Mereka pun meminta Pemkab Garut untuk lebih  tegas dalam mengambil kebijakan guna memutus penyebaran virus mematikan itu, salah satunya dengan menutup pertokoan yang ada di pusat kota.    

Ogi Andaresta (35), warga Kecamatan Karangpawitan mengatakan, masih sering melihat kerumunan warga, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan yang ada di kawasan Pengkolan, perkotaan Garut.    

"Mungkin jauh lebih baik jika Pemkab Garut bisa lebih tegas, di antaranya dengan menutup pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya yang ada di kawasan perkotaan," ucapnya.

Menurut Ogi, jika dibiarkan terus buka, tentu akan sangat rentan terhadap penyebaran virus corona. Pasalnya orang-orang yang datang ke tempat tersebut berasal dari berbagai daerah di Garut.

Ogi menyebutkan, seharusnya Pemkab Garut mencontoh sikap Pemkot Tasikmalaya yang langsung melakukan penutupan terhadap pertokoan dan pusat perbelanjaan di pusat kota. Kebijakan tersebut diambil setelah terjadi kasus positif corona di daerahnya.

Ogi juga menilai, sikap sebagian warga Garut masih terkesan acuh dengan kasus penyebaran Covid-19 ini. Hal itu, lanjutnya, dapat dilihat dari masih banyaknya orang yang tetap beraktivitas seperti biasa, seolah tidak merasa khawatir dan sama sekali tidak takut akan terpapar virus mematikan tersebut.   

"Bisa dilihat seperti di kawasan Pengkolan, aktivitas warga masih terlihat normal seperti hari-hari biasanya. Begitu juga di tempat-tempat lainnya. Padahal petugas dari kepolisian dan Pemkab Garut selalu berpatroli  mengingatkan agar tidak ada kerumunan," katanya.

Ogi menambahkan, selain penutupan pertokoan, Pemkab Garut juga harus segera melakukan penutupan sejumlah pabrik berskala besar yang sampai saat ini masih tetap beroperasi. Apalagi jumlah karyawannya mencapai ribuan orang.  

Ia mencontohkan, salah satu yang masih tetap beroperasi tersebut yaitu pabrik sepatu PT Changsin Reksa Jaya di Kecamatan Leles. Padahal Pemkab Garut bisa saja mengambil kebijakan tegas demi keselamatan warganya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku pihaknya juga masih mempertimbangkan untuk melakukan penutupan pertokoan, terkecuali untuk toko yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat.
       
"Iya, itu juga menjadi salah satu pembahasan kami. Untuk sementara ini kami fokus dulu pada penanganan kasus Covid-19 di Wanaraja, setelah ini baru kita melangkah ke Pengkolan," ucapnya.


 

 

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR