Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Kemungkinan Diundur

Daerah

Selasa, 31 Maret 2020 | 20:41 WIB

200331204259-pilka.jpg

Septian Danardi

PELAKSANAAN Pilkada Bupati - Wakil Bupati Tasikmalaya yang diagendakan pada bulan September 2020, kemungkingan diundur.

Hal tersebut seiring kerap munculnya wacana akan ditundanya tahapan Pilkada serentak se-Indonesia di tahun 2020.

Ditundanya Pilkada serentak yang merupakan hasil rapat kerja (rapat dengar pendapat) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Senin (30/3/2020).

Penundaan ini mengejutkan di saat segala persiapan dan tahapan pilkada telah berjalan hampir setengahnya. Meski demikian, rencana penundaan tahapan Pilkada serentak ini dipandang sebagai jalan terbaik, di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

KPU Kabupaten Tasikmalaya berencana akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pembekuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 4 April mendatang.

Begitu pula Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah terlebih dahulu menonaktifkan atau membekukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terhitung sejak hari ini Selasa (31/3/2020).

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Jajang Jamaludin mengatakan, terkait rencana penundaan tahapan Pilkada serentak akibat dampak Covid-19 oleh pemerintah pusat, maka KPU Kabupaten Tasikmalaya hanya bisa mengikutinya.

"Kita ikuti semua instruksi KPU RI dan pemerintah pusat. Apalagi kalau nanti sudah PERPPU-nya. Maka sebagai amanat undang-undang, kita akan mengikutinya," kata Jajang, Selasa (31/3/2020).

Menurutnya, KPU Kabupaten Tasikmalaya saat ini menunggu kepastian dari pusat, termasuk PERPPU (Peraturan Pengganti Undang-undang) sebagai payung hukum ditundanya tahapan Pilkada serentak akibat dampak wabah Covid-19.

Pihaknya juga, lanjut Jajang, membutuhkan Surat Edaran (SE) dari turunan PERPPU sebagai tindak lanjut untuk KPU di daerah.

"Setelah PERPPU keluar baru surat edaran keluar. Untuk kaitan teknis dan arahannya seperti apa, menunggu pembahasan," katanya.

Adapun dampaknya jika tahapan Pilkada ditunda, kata Jajang, maka berhenti pula tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pendaftaran calon, kampanye calon termasuk pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya.

Pihaknya sudah berencana melakukan pembekuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Insya Allah 4 April 2020, Surat Keputusan (SK)-nya keluar. SK Pembekuan dari KPU Kabupaten, karena kalau tidak dibekukan akan berimplikasi kepada kebutuhan anggaran, jadi kalau tidak dibekukan harus tetap dapat honor," katanya.

Dikatakannya, Untuk proses pengembalian dana hibah untuk Pilkada dari hasil perjanjian NPHD antara pemkab Tasikmalaya dengan KPU, belum akan dilaksanakan, karena tetap menunggu arahan teknisnya dari surat edaran turunan dari PERPPU nanti.

Namun yang jelas tugas KPU, jika tahapan Pilkada serentak ditunda, maka yang harus dilakukan adalah mengamankan dokumen-dokumen penting tahapan pilkada yang sudah dilaksanakan.

"Termasuk data syarat dukungan bakal calon perseorangan yang sudah masuk dan sampai tahapan verifikasi administrasi. Jika ditunda pun, KPU tinggal melanjutkan kembali tahapan yang sempat tertunda, tidak harus mengulang," ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, sikap Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kaitan keputusan dari Pemerintah pusat dan Bawaslu RI ketika ditundanya tahapan Pilkada serentak, pastinya akan mengikutinya.

Pasalnya ini masuknya kepada bencana nasional. Sehingga ketika terjadi situasi yang tidak normal, maka mengikuti perintah apapun dari pusat.

"Dengan catatan tetap dokumen dan data tahapan pengawasan yang sudah dilaksanakan disimpan aman," katanya..

Menurutnya, Bawaslu akan tetap mengamankan dokumen-dokumen, seperti tahapan yang baru dilaksanakan pengawasan terhadap proses administrasi syarat dukungan calon perseorangan.

"Meski begitu pihaknya belum menerima surat resmi tentang penundaan tahapan pilkada serentak dari pusat," katanya.

Adapun Bawaslu sendiri, lanjut Dodi, walaupun penundaan tahapan Pilkada serentak belum ketuk palu, akan tetapi baik Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) yang sudah dilantik di nonaktifkan per 31 Maret 2020 ini.

 

 

 

 

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR