Belum Satupun Petani di Cimahi Daftar Prigram AUTP

Bandung Raya

Selasa, 31 Maret 2020 | 17:23 WIB

200331172919-belum.jpg

Laksmi Sri Sundari

SEJAK diluncurkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI tahun 2015, belum ada satupun petani asal Kota Cimahi yang mendaftar program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Padahal program ini dinilai bermanfaat untuk melindungi petani, ketika mengalami berbagai musibah yang melanda sektor pertaniannya.

"Di kita nggak ada yang masuk asuransi pertanian," kata Kepala Bidang (Kabid) Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi, Mita Mustikasari saat dihubungi, Selasa (31/3/2020).

Menurut Mita, belum adanya petani yang mendaftar masuk AUTP di Kota Cimahi, karena petani merasa selama ini belum ada gangguan terhadap sektor pertanian yang dimiliknya.

Total lahan sawah di Kota Cimahi tersisa hanya sekitar 137 hektare. Padahal, kata Mita, asuransi tersebut sangat bermanfaat bagi petani, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kerusakan lahan, tanaman terkena wabah hama hingga terdampak bencana alam.

"Kita kan dari penyuluh setiap hari keliling. Allhamdulilah sampai saat ini kalau ada serangan hama, masih bisa diantisipasi. Jadi mungkin para petani masih dalam kondisi aman," ungkap Mita.

Diakui Mita, jika pihaknya bersama para penyuluh kerap melakukan sosialisasi dan edukasi, baik secara formal maupun non formal mengenai manfaat asuransi tani ini. Harapannya, petani mau mengasuransikan lahan sawahnya sebagai perlindungan, jika nantinya mengalami musibah.

"Sangat penting. Bencana kan nggak bisa diprediksi, tapi kan mereka bisa melindungi lahan pertanian yang dikelolanya. Sosialisasi, edukasi tetap kita lakukan ke para petani, tapi kita nggak bisa maksa juga," jelasnya.

Mita melanjutkan, sesuai namanya AUTP merupakan perlindungan yang diberikan secara khusus untuk petani yang memiliki tanaman padi. Tujuannya, untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya.

Total premi yang harus dibayar Rp 180.000. Petani hanya membayarkan premi Rp 36.000, sedangkan 80 persen, sisanya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Untuk pertanggungan harga maksimalnya Rp 6.000.000 per hektare, jika terjadi bencana pada sektor pertanian petani.

Kriteria yang berhak atas asuransi tersebut di antaranya petani penggarap, atau pemilik lahan maksimal 2 hektare yang memiliki lahan irigasi, tadah hujan dan yang dekat dengan sungai.

Ganti rugi diberikan apabila umur padi sudah melewati 10 hari tanam, umur padi sudah melewati 30 hari (tabela/gogo rancah), intensitas kerusakan lebih dari 75 persen, serta luas kerusakan lebih dari 75 persen.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR