Pemprov Jabar Keluarkan Maklumat untuk Tidak Mudik dan Piknik

Bandung Raya

Senin, 30 Maret 2020 | 16:38 WIB

200330164431-pempr.JPG

Darma Legi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan piknik kepada seluruh warga Jabar.

Maklumat tersebut, dikeluarkan melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub ditujukan kepada para Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran virus COVID-19 di Jawa Barat tidak semakin meluas yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Termasuk dampak psikologis di masyarakat, serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Melalui maklumat ini, para bupati dan wali kota di Jawa Barat saat menjelang bulan suci Ramadan 1441 H, diminta untuk menyampaikan edaran dan maklumat ini secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudik dan tidak piknik.

Dengan memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil yaitu RW/RT. "Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)," ungkapnya di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Senin (30/3/2020).

Menurutnya jika masih ada warga masyarakat yang tetap melaksanakan aktifitas mudik, maka pihaknya meminta para bupati dan wali kota untuk mengintruksikan jajaran di bawahnya segera melakukan pendataan. Upaya tersebut, untuk keperluan pengawasan (surveilance), penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari.

  "Jadi orang yang memaksa untuk mudik, ini langsung ditetapkan sebagai ODP, dan wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari," ujarnya.

Dikatakannya, bupati dan wali kota juga dapat berkordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan jajaran wilayah dibawahnya, untuk melakukan tindakan hukum jika warga yang berstatus ODP tersebut tidak melakukan karantina mandiri.

Lebih jauh, Pemprov Jabar juga meminta agar para bupati dan wali kota meniadakan kegiatan piknik, yang umumnya berlangsung bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan atau pada saat Idulfitri.

"Para bupati dan wali kota dapat menutup tempat wisata umum yang sering didatangi warga untuk sementara waktu,dan mengantisipasi kegiatan mudik menjelang bulan suci ramadan. Seperti munggahan atau piknik keluarga saat idulfitri karena berpotensi menghadirkan kerumunan. Ini sebaiknya dicegah dan diberikan penjelasan kepada warga mengapa tidak boleh dilakukan," paparnya.

Setiawan menjelaskan bahwa koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ulama hingga RW/RT harus semakin ditingkatkan, untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.

Selain itu, perangkat daerah dan pelaksana urusan teknis bidang kebencanaan, kesehatan, dan perhubungan di kabupaten/kota secepatnya berkoordinasi dengan Badan Penanggulanan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulanan Bencana Nasional, terkait penanganan penyebaran virus korona di wilayahnya masing-masing.

"Untuk yang terdekat ini, siapkan protokol pencegahan secara maksimal di simpul - simpul transportasi dan jalur perjalanan antar kabupaten/kota," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR