Emil : Keputusan Lockdown Ada di Pemerintah Pusat

Bandung Raya

Minggu, 29 Maret 2020 | 16:12 WIB

200329161626-emil-.jpg

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar ada di pemerintah pusat.

"Apapun itu saya selalu koordinasi dengan pak Doni Monardo (kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat," ungkapnya di Gedung Pakuan, Jln. Otista, Kota Bandung, Ahad (29/3/2020).

Walau demikina, pihaknya sedang mematangkan rencana lockdown atau karantina wilayah yang masuk zona merah penyebaran COVID-19. 

"Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kita bahas, besok akan dirampungkan. Jika dalam keselamatan warga itu para Lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat," terangnya.

Dikatakanya dalam melihat sejauh mana penerapan physical dan social distancing di Kota Bandung, Ia melakukan inspeksi mendadak (sidak). 

"Kemarin, dalam video yang viral, memang saya sedang inspeksi dan melihat, memang respons terhadap bekerja di rumah dan social distancing belum dilakukan secara maksimal," ujarnya.

Dalam sidak tersebut, Emil mencoba melihat respons masyarakat terkait rencana lockdown atau karantina wilayah. 

"Jadi, waktu dites akan ada lockdown itu, untuk mengetes reaksi dari masyarakat dan ternyata biasa-biasa saja. Tapi, poinnya adalah persiapan ke arah sana sedang kita lakukan, namun keputusan tetap ada di pemerintah pusat. Kalau nanti waktunya tiba, masyarakat jangan kaget dan tentunya harus kita persiapkan dengan baik," jelasnya.

Larangan mudik

Sementara itu, terkait larangan mudik, pihaknya menginstruksikan seluruh ketua RT dan RW untuk mendata warganya yang sudah terlanjur pulang ke rumah dari perantauan.

Hal itu, dilakukan agar individu yang baru mudik untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).  Oleh karena itu, Ia mengimbau masyarakat Jabar yang sedang merantau untuk tidak pulang kampung atau mudik lebih dulu. Sebab, orang yang mudik dari wilayah terpapar dapat membuat penyebaran COVID-19 semakin luas. 

"Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kita maksimalkan di warga setempat. Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu histori kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan," ucapnya 

Emil menambahkan Pememprov Jabar saat ini sedang melakukan tes masif, untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Kalau ada yang mudik ini mempersulit peta lagi karena setiap pemudik yang mayoritas dari Jakarta kan otomatis dia jadi ODP, kalau dia sudah terpaksa datang ke Jabar maka dia wajib karantina mandiri," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR