KPU Pangandaran Nonaktifkan Sementara PPK PPS Pilkada 2020

Daerah

Minggu, 29 Maret 2020 | 15:21 WIB

200329152431-kpu-p.jpg

Ketua KPU Pangandaran Muhtadin.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda sejumlah tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 akibat meningkatnya pandemi Covid-19.

Hal ini pun berdampak pada masa kerja badan Ad Hoc pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pangandaran.

Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin menerangkan masa kerja PPK dan PPS dihentikan sementara sesuai dengan Surat Edaran KPU RI bernomor 285/PL.02-SD/01/KPu/III/2020 Tentang Tindak lanjut Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang di dalamnya mengharuskan KPU Kabupaten/kota menunda masa kerja PPK PPS berkaitan dengan penundaan sejumlah tahapan pilkada. Itu artinya status PPK dan PPS menjadi nonaktif. 

"Kami sudah lakukan pleno terkait penonaktifan itu dan sudah mengeluarkan surat keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang penonaktifan PPK, Sekretariat PPK, dan PPS" ujar Muhtadin, Ahad (29/3/2020).

Muhtadin menambahkan, konsekuensi penonaktifan tersebut anggota badan adhoc pilkada tidak akan menerima hak keuangan kecuali PPK dan sekretariat akan menerima satu bulan setelah menjalani masa kerja satu bulan untuk selanjutnya diliburkan. Dan untuk PPS yang baru dilantik secara otomatis sama ikut nonaktif sementara dengan masa kerja yang akan ditentukan kemudian, hak keuangan juga belum akan diberikan. 

"Kalau PPK dan sekretariat sudah sempat terima gaji satu bulan tetapi bulan berikutnya tidak akan diberikan lagi, demikian pula halnya dengan PPS. Kebijakan itu konsekuensi atas penundaan tahapan pilkada," ujarnya.

Sementara itu Divisi SDM Parmas, Maskuri Sudrajat mengatakan, penundaan tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona dilingkungan KPU Kabupaten Pangandaran dan masyarakat luas yang berpotensi penyebarannya terkait langsung tahapan pilkada.

Kebijakan penundaan tahapan pilkada meliputi masa kerja PPS, pelaksaan verifikasi syarat dukungan calon, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), pelaksanaan Coklit  dan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

  KPU Pangandaran hanya menunda tiga tahapan terakhir sedangan pelantikan PPS sudah dilakukan hasil koordinasi dengan pemerintah dan Bawaslu. Penundaan pilkada juga mengakibatkan penundaan perekrutan sekertaris dan staff sekretariat PPS di setiap desa dan kelurahan di Pangandaran. 

Maskuri mengatakan belum dapat memastikan apakah penundaan tahapan tersebut akan ikut berakibat pada tahapan lainnya.

  " Kami menunggu intruksi dari pusat untuk langkah-langkah selanjutnya" imbuhnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR