Cegah Penyebaran Covid-19, Pusat Diminta Kaji Ulang Pintu Masuk ke Jabar

Bandung Raya

Minggu, 29 Maret 2020 | 06:01 WIB

200329060551-cegah.jpg

Whatsapp

TINGGINYA orang dengan pengawasan (ODP) Covid-19 di Jawa Barat salah satunya diakibatkan oleh masih longgarnya pintu masuk ke Jawa Barat.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, DR. Dedi Taufik mengusulkan ada kebijakan dari pemerintah pusat, kaitan dengan tingginya ODP Covid-19 di Jawa Barat salah satunya di Kabupaten Sumedang yang mencapai 1800 orang.

Dedi mengharapkan akses Jakarta yang masuk menuju Jawa Barat melalui jalan tol dan juga akses pintu masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur perlu dikaji.

“Perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Pusat mengenai pergerakan orang yang melintasi kawasan Jawa Barat untuk meminimalisir tersebarnya Virus Corona di Jawa Barat,“ papar Dedi dalam siaran persnya, Ahad (29/3/2020).

Sebelumnya telah dilakukan video confrence yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi seluruh Indonesia pada akhir pekan lalu.

Pada kesempatan itu juga Dedi melaporkan bahwa Jawa Barat sudah melakukan langkah-langkah kongkret di antaranya melincurkan aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (PIKOBAR). Menurut Dedi, aplikasi PIKOBAR memiliki fitur periksa mandiri.

"Lewat fitur tersebut, warga Jabar dapat memeriksakan diri dengan melaporkan gejala-gejala yang dialami," katanya.

"Setelah itu, PIKOBAR yang menggunakan artificial intelligence akan memberikan diagnosis awal dan mengeluarkan rekomendasi. Apakah warga Jabar yang melapor mesti mendapatkan penanganan dokter atau cukup beristirahat di rumah (home care)".

Selain itu, lanjut Dedi, pihaknya mengusulkan insentif dan keringanan pembayaran pajak bagi dunia usaha pariwisata koordinasi dengan kabupaten/kota.

"Selain itu akan merealokasi anggaran-anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jabar sesuai arahan dari pemerintah pusat," tambahnya.

Percepatan bantuan keuangan ke desa pun termasuk yang diusulkan Dedi sehingga bantuan ini bisa cepat berkontribusi kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi sekarang ini.

Rapat koordinasi yang dilakukan secara daring melalui video confrence itu membahas beberapa poin penting dalam penanganan dampak Corona bagi Sektor Pariwisata Indonesia.

Sekretaris Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf) Giri Adanya mewakili Menteri Parekraf dalam video confrence (vidcon) tersebut memberikan arahan bahwa pemerintah daerah diminta untuk membuat rencana mitigasi dampak corona bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

“Ada tiga poin dalam rencana mitigasi dampak corona yaitu tahap tanggap darurat, tahap pemulihan dan tahap normalisasi,” ujar Giri.

Hal ini didasari dari data penurunan industri pariwisata seperti tingkat hunian kamar mengalami penurunan -25 % s/d -50 %, harga penjualan kamar -10 % s/d -25 % dan total pendapatan hotel -25 % s/d 50 % (data Kemenparekraf per 25 maret 2020).

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR