KPU Pangandaran Tunda Tahapan Pilkada 2020

Daerah

Senin, 23 Maret 2020 | 17:13 WIB

200323171319-kpu-p.jpg

Agus Supriyatman

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menetapkan keputusan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Penetapan itu dilakukan melalui Keputusan KPU Pangandaran No.23/PL.03-kpt/3218/kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin mengatakan, penundaan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan SE KPU RI No.8 Tahun 2020.

"Penetapan keputusan penundaan tahapan pilkada itu berlaku mulai Minggu (22/3/2020) hingga batas waktu yang belum ditentukan, dan menunggu arahan KPU Provinsi dan KPU RI," kata Muhtadin di kantornya, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, penetapan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona itu meliputi tahapan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan.
Selanjutnya, tahapan pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih juga ditunda.

KPU Kabupaten Pangandaran tetap melaksanakan pelantikan sebanyak 279 anggota terpilih panitia pemungutan suara (PPS) persiapan Pilkada 2020 pada Minggu (22/3/2020) sesuai tahapan PKPU setelah berkordinasi dengan Pemerintah daerah, Bawaslu dan TNI POLRI, sesuai SE KPU RI No. 8 Tahun 2020. Bagi KPU Kab/kota yang telah siap melaksanakan pelantikan bisa dilanjutkan setelah berkordinasi dengan pihak berwenang.

Menurut Muhtadin, keputusan tersebut ditetapkan setelah melakukan konsultasi dengan KPU Jawa Barat, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, desk Pilkada, Bawaslu Pangadaran dan TNI-Polri.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR