Virus Corona Mewabah, Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Triwulan I 2020 Over Target

Bandung Raya

Minggu, 22 Maret 2020 | 19:42 WIB

200322194218-virus.jpg

dokumen galamedianews.com

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung Arief Prasetya.

DI tengah mewabahnya Covid-19 atau virus Corona, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung pada Triwulan I 2020 relatif aman. Bahkan angka raihannya mengalami over target (melebihi target).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Arif Prasetya S. kepada galamedianews.com, Ahad (22/3/2020).

Arif menyebutkan, target Pajak Daerah Triwulan I 2020 sebesar Rp 316.550.000.000. Hingga 22 Maret 2020 sudah terealisasi sebesar Rp 366.577.792.134 atau mencapai 115,8 persen.

"Ini karena realisasi pembayaran pajak khususnya dari obyek pajak self assessment (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir) adalah pendapatan yang diperolah sampai dengan bulan Februari 2020 yang dilaporkan dan dibayarkan pada bulan Maret 2020," jelasnya.

Namun Arif memprediksi realisasi Pajak Daerah Kota Bandung pada tahun 2020 mengalami penurunan terkait dampak pandemi Covid-19 atau virus Corona.

"Secara umum (realisasi Pajak Daerah 2020) bakal mengalami penurunan karena informasi yang diterima terjadi penurunan tingkat kunjungan wisata di Kota Bandung," kata Arif.

Seperti diketahui, sejak Pemerintah Kota Bandung menetapkan status Siaga Corona, sejumlah obyek wisata, tempat hiburan dan hotel sepi pengunjung. Akibatnya, lahan parkir di sejumlah tempat relatif sepi. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan wajib pajak (WP) self assessment seperti Hotel, Restoran, pengelola tempat hiburan dan parkir.

Menurutnya, dampak dari Pandemi virus Corona terhadap penerimaan Pajak Daerah ini diperkirakan mulai terlihat pada pendapatan Maret 2020 dari Obyek Pajak Self Assessment yang akan dilaporkan dan dibayarkan pada April 2020.

"Dengan kondisi saat ini dimana Kota Bandung termasuk dalam daerah penyebaran COVID-19, pasti ada dampak dan berpotensi penurunan pendapatan Pajak Daerah. Semoga keadaan ini akan segera pulih kembali dan aktivitas masyarakat normal kembali," harapnya.

Soal kemungkinan penurunan target Pajak Daerah 2020, Arif menyatakan hingga saat ini belum ada. Pasalnya, hal itu perlu hitungan yang lebih cermat dan harus melalui mekanisme Perda Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Ketika disinggung mengenai dampak penghentian layanan tatap muka di DPMPTSP Kota Bandung, Arif menyatakan, hal itu tidak berpengaruh terhadap BPPD. Pasalnya, untuk layanan tertentu misalnya untuk Izin Reklame, tindak lanjutnya dalam pembayaran Pajak Reklame BPPD sudah host to host dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bandung.

Bahkan lanjutnya BPPD akan melaksanakan juga penghentian layanan tatap muka secara bertahap mulai 23 Maret 2020 mengingat karakteristik dari Wajib Pajak (WP) yang sangat beragam. Untuk WP self assessment rata-rata cukup familiar dengan teknologi informasi, pelaporan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir dapat dilayani melalui e-SATRIA (elektronik Self Assessment Tax Reporting Apps).

"Melalui ini WP tidak perlu datang ke kantor BPPD tetapi cukup melalui aplikasi tersebut di laman esatria.bppd.bandung.go.id.," jelasnya.

Namun hal berbeda untuk WP PBB, mengingat mewakili seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan hal itu perlu disiapkan desk untuk membantu mengarahkan dalam Pelayanan PBB, dan bagi yang sudah familiar dengan teknologi informasi dapat dilayani melalui SIPP (Sistem Informasi Pelayanan PBB) di laman sipp.bppd.bandung.go.id.

Arif mengatakan, untuk kegiatan door to door sementara dihentikan mengingat situasi dan kondisi saat ini dan membahayakan baik petugas maupun WP. "Tentunya pelaksanaan akan dilakukan kembali setelah perkembangan normal," ujarnya.

Arif pun mengimbau bagi WP Daerah di Kota Bandung. "Jaga kesehatan, budayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat, bagi wajib pajak yang memerlukan layanan Pajak Daerah, silakan klik esatria.bppd.bandung.go.id untuk WP pajak self assessment dan sipp.bppd.bandung.go.id untuk WP PBB," katanya.

Editor: H. D. Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR