Panlih Membandel, Pemprov Jabar Tolak Hasil Pemilihan Wabup Bekasi

Pemilu

Kamis, 19 Maret 2020 | 12:38 WIB

200319124232-panli.jpg

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menegaskan bakal menolak hasil Pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang digelar Rabu (18/3/2020) lalu. Hal itu karena DPRD Kabupaten Bekasi selaku penyelenggara pemilihan melanggar sejumlah aturan.

Kepala Bagian Tata Pemprov Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Pemprov pun telah melayangkan surat pada DPRD Kabupaten Bekasi untuk menghentikan tahapan pemilihan. Sayangnya, surat tersebut tidak diindahkan.

“Kami sudah sesuai aturan yang ada, jadi selama itu tidak trpenuhi maka kami minta tidak dilanjutkan. Jika dilanjutkan ya risikonya tidak bisa dilantik,” kata Dedi kepada wartawan PR, Tommi Andryandy, Kamis (19/3/2020).

Dedi mengungkapkan, terdapat tiga aturan yang tidak terpenuhi oleh Panitia Pemilihan Wabup Bekasi bentukan DPRD Kabupaten Bekasi, yakni Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Dari ketiga regulasi tersebut tertuang aturan tentang pengisian posisi wakil kepala daerah.

“Yang bikin anenhnya itu mereka (DPRD) bikin tatib sendiri. Tapi mereka sendiri yang melanggar tatib yang mereka buat. Sebagai contoh di dalam tatib mereka jika bupati tidak melakukan pendaftaran, tidak ada kalimat di tatib bahwa dilanjutkan ke saja ke tahap pemilihan, itu tidak ada,” ucap Dedi.

Maka dari itu, Dedi menegaskan, bakal menolak hasil pemilihan wabup Bekasi yang digelar dalam rapat paripurna tersebut. Selain tidak memenuhi ketentuan, pemilihan itu pun dinilai tidak mengindahkan surat balasan pemprov nomo 131/1536/Pemkum tanggal 13 Maret 2020.

“Dalam pasalnya kalau bupati tidak mendaftarkan maka panlih melapor ke ketua DPRD, lalu ketua DPRD melapor ke gubernur, selanjutnya bagaimana gubernur. Nah sekarang gubernur sudah menjawab agar pemilihan tidak dilanjutkan sebelum aturan itu dipenuhi tapi pemilihan tetap dilanjutkan. Maka provinsi tentu harus menolak hasil pemilihan,” ucap dia.

Penolakan itu, lanjut dia, akan disampaikan setelah provinsi menerima surat resmi dari DPRD tentang hasil pemilihan.

“Kami langsung beriksan surat balasan yang nantinya ditembuskan ke Kemendagri,” ucap dia.

Lebih lanjut, diungkapkan Dedi, apapun hasil dari pemilihan itu, mereka yang terpilih tidak dapat dilantik lantaran proses yang dilalui tidak memenuhi ketentuan.

“Kewenangan pelantikan ada di Kemendagri yang dilimpahkan ke pemprov. Jadi kalau DPRD keukeuh tetap saja DPRD tidak bisa mlenatik, yang melantik kami. Kalau kami lihat tidak memenuhi ketentuan ya tidak bisa dilantik, suruh diulangi,” ucap dia.

Seperti diketahui, DPRD Kabupaten Bekasi telah menggelar pemilihan wabup. Namun, pemilihan itu diprotes sejumlah kalangan termasuk partai koalisi yakni Golkar, Nasdem, Hanura dan PAN. Keempat partai itu yang memenangi pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja pada Pilkada 2017 lalu.

Namun, pada pemilihan wakil bupati pendamping Eka, keempat partai itu justru tidak dilibatkan. Ketua Fraksi Partai Golkar Asep Surya Atmaja menyebut pemilihan itu seperti dagelan.

“Partai Golkar yang mengusung pasangan bupati dan wakil bupati, keduanya kader partai kami. Tapi kami tidak diberi ruang utnuk berbicara. Saya heran kenapa panlih bekerja lebih cepat dari kami, kenapa mereka lebih repot dari kami. Ini tidak lebih dari sekadar dagelan,” ucap dia.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR