KPK Bakal Periksa Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan Terkait Suap RTH

Crime Story

Kamis, 5 Maret 2020 | 13:17 WIB

200305131908-kpk-b.jpg

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Erwan Setiawan terkait penyidikan perkara dugaan suap pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012 dan 2013. Dalam kasus ini, negara merugi lebih dari 60 persen atau mencapai Rp 69 miliar dari realisasi anggaran Rp 115 miliar.

Erwan bakal dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat (HN). Selain Erwan yang kini menjabat Wakil Bupati Sumedang, penyidik turut memanggil seorang karyawan swasta bernama Eddy Sacheful Mamoer sebagai saksi bagi Herry.

"Yang bersangkutan dipanggil penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi bagi tersangka HN," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Kamis (5/3/2020).

Wartawan PR, Ira Vera Tika melaporkan, sebelumnya KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat (HR), dan dua anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS). Tersangka teranyar adalah seorang wiraswasta yang juga berperan sebagai makelar tanah bernama Dadang Suganda (DSG).

Pengadaan RTH tersebut sebenarnya berangkat dari rencana pembangunan jangka menengah di Kota Bandung. RTH diusulkan dibangun dalam rangka menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air di Kota Bandung, sehingga diperlukan pengadaan tanah untuk merealisasikan RTH tersebut.

Namun, pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat Bandung itu justru dikorupsi hampir setengahnya dan uang puluhan miliar mengalir pada banyak pihak. Pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris pun dilakukan dengan nilai lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.

Kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 69 miliar atau 60 persen dari nilai anggaran yang direalisasikan sangat merugikan keuangan daerah. Praktik korupsi makelar tanah ini juga merugikan masyarakat pemilik tanah yang tahanya dibeli bahkan lebih murah dari NJOP.

Konstruksi perkara dalam kasus ini adalah pada tahun 2011, Dada Rosada selaku Wali Kota Bandung saat itu menetapkan lokasi pengadaan untuk RTH untuk tahun 2012 sebesar Rp15 miliar untuk 10.000 meter persegi. Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga ada anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan ada penambahan lokasi untuk pengadaan RTH.

Besar penambahan anggarannya dari yang semula Rp15 miliar menjadi Rp57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2012. Penambahan anggara diduga dilakukan karena lokasi lahan yang akan dibebaskan adalah lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga sebagai pemilik tanah.

Upaya ini diduga agar beberapa pihak memperoleh keuntungan. Sekitar bulan September 2012, diajukan kembali penambahan anggaran dari Rp57 miliar menjadi Rp123, 93 miliar.

Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp115,22 miliar di 7 kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah. Dalam proses pengadaan ini, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi yang telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim terkait penanganan perkara korupsi bansos di Pemkot Bandung. Edi Siswadi pun memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang. Namun Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah, sehingga diduga Dadang diperkaya sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di PN Kota Bandung.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR