Tersandung Kasus Suap Ratusan Juta Rupiah, Eks Sekda Jabar Keukeuh Merasa Tak Bersalah

Meja Hijau

Rabu, 4 Maret 2020 | 20:28 WIB

200304202856-tersa.JPG

Darma Legi

Terdakwa kasus suap Meikarta yang juga mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa menjalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (4/3/2020). Dalam sidang tersebut, Iwa Karniwa meminta kepada hakim untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan yang menjeratnya.

MANTAN Sekda Jabar, Iwa Karniwa tetap keukeuh pada pendiriannya bahwa ia merasa tidak bersalah. Pria yang menjabat Sekda di era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan itu menilai Penuntut Umum (PU) KPK keliru dalam memberikan tuntutan dan tanpa bukti kuat.

Terdakwa Iwa pun meminta majelis membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa KPK. Hal itu diungkapkannya saat membacakan nota pembelaan pada perkara suap pengurusan percepatan persetujuan Gubernur Jabar untuk Raperda RDTR Kab. Bekasi, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Rabu (4/3/2020).

"Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, saya bersikukuh dan penuh hati, bahwa saya tidak bersalah karena tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dalam kapasitas saya sebagai Sekda. Saya hanya membantu tugas kepala daerah," tutur Iwa membacakan nota pembelaannya.

Dalam pembelaannya, Iwa tetap keukeuh mengaku tidak bersalah dan memohon agar majelis membebaskannya dari segala tuntutan dan dakwaan JPU KPK. Bahkan, ia menuding penuntut KPK keliru.

”Saya mohon majelis membaskan dalam segala tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Dan mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” katanya.

Pria berkacamata ini berdalih semua yang didakwakan PU KPK kepadanya tidak bisa dibuktikan di persidangan dan tidak seusuai dengan fakta. Jangan karena Neneng Rahmi masuk masuk ke ruangannya, diartikan sebagai sebuah tindak pidana.

Padahal, lanjutnya, fakta di persidangan ada juga aliran dana ke orang lain, dan itu tidak dibuktikan di persidangan. Walaupun mereka sudah mengembalikan kerugian negara lewat rekening KPK.

"Jaksa keliru mengambil keputusan dan kesimpulan. Karena karena Neneng dan Henri masuk ke ruangan saya, jangankan menerima uang, minta pun saya tidak. Padahal bukti yang diajukan (KPK) di persidangan sangat meragukan. Tapi justru jaksa seolah-olah mengarahkan saksi bahwa saya menerima uang," katanya.

Kendati begitu, Iwa tidak menampik soal pertemuan di KM 72 dengan Neneng, Henry, Waras dan Soleman. Pertemuan itu tidak direncanakan, dan bukan hanya karena dihubungi Waras yang anggota DPRD. Jika yang menghubunginya masyarakat Jabar dan dirinya ada waktu, pasti menyempatkan diri.

Memang saat itu, lanjutnya mereka menyampaikan masalah kerjaan. Makanya dia pun langsung menyuruh mereka menemuinya di kantor (Gedung Sate), dan sama sekali tidak ada pembicaraan soal uang apalagi permintaan uang.

”Para saksi di persidangan pun semuanya tidak mengatakan pasti. Semua yang mereka katakan dimulai dengan katanya, dan bukti penerimaan uang dan spanduk tidak ada dan tidak pernah ada,” ujarnya.

"Saya pertaruhkan kebenaran. Untuk dan atas nama saya sebagai abdi negara, untuk dan atas nama keluarga, istri serta anak.
Saya tidak merasa bersalah karena saya tidak pernah menyuruh. Tidak mungkin juga saya mengakui perbuatan yang tidak pernah sy perbuat. Saya memohon dari lubuk hati terdalam, agar majelis hakim membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa serta memutus perkara dengan seadil-adilnya," paparanya.

Dalam persidangan, Iwa juga menyatakan, penuntut umum KPK tidak bisa membuktikan soal penerimaan yang Rp 500 juta, karena tidak ada saksi yang mampu membuktikannya. Tapi dengan mudahnya mengubah tuntutan dari asalnya menerima Rp 900 juta menjadi Rp 400 juta.

Selain itu, kata Iwa, PU KPK menyebutkan jika dirinya yang merasa tidak bersalah menjadi hal yang memberatkan. Padahal memang kenyataannya dirinya tidak pernah merasa menerima suap, apalagi meminta atau menyuruh.

”Saya sangat yakin dengan alat bukti yang diragukan, sama sekali tidak menemukan sebuah kejahatan ataupun tindak pidana,” tandasnya.

Sidang perkara ini akan ditunda hingga 18 Maret mendatang dengan agenda putusan.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR