Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir-BOP DPRD Garut Dimulai dari Nol

Daerah

Kamis, 27 Februari 2020 | 21:28 WIB

200227210922-penye.jpg

Agus Somantri

Kasi Pidsus Kejari Garut Deni Marincka Pratama

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Garut akan segera menindaklanjuti kembali dugaan kasus korupsi dana pokok pikiran (Pokir) dan Biaya Operasional (BOP) di DPRD Garut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Garut, Deni Marincka Pratama mengatakan, penanganan kasus tersebut akan dimulai dari nol lagi. Pihaknya akan segera memeriksa saksi pada awal Maret 2020 mendatang. Ia pun berjanji membuka tabir dalam kasus tersebut.

"Jika memang ada yang salah, kami sebut salah. Kalau tidak ada, ya akan dihentikan. Makanya butuh waktu kembali untuk memeriksanya," ujarnya di Kantor Kejari Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Kamis (27/2/2020).

Menurut Deni, dalam waktu dekat ini hasil telaahan itu akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat perintah penyelidikan. Ia menyebut, penanganan kasus Pokir tersebut akan sesuai dengan laporan pengaduan dari masyarakat.

"Laporan pengaduan itu bukan hanya soal pokir, tapi ada tiga, yaitu BOP dan reses. Ketiganya akan kami selidiki," ucapnya.

Deni menuturkan, dalam penyelidikan sebelumnya, kasus pokir hanya fokus di tahun 2017 dan 2018. Namun pihaknya akan memeriksa dari tahun 2014 hingga 2019 atau satu periode DPRD Garut seperti yang diadukan masyarakat.

Ia mengungkapkan, selain anggota DPRD periode 2014-2019 yang akan diperiksa menjadi saksi, pihaknya juga akan memeriksa beberapa pihak lain yang dinilai ada keterkaitan dengan kasus tersebut.

"Nanti lihat perkembangannya. Siapa saja yang akan dipanggil. Yang pasti kami serius menangani perkara ini," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Sugeng Hariadi, mengaku masih mendalami perkara kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Garut periode 2014-2019 tersebut. Menurutnya, jika ditemukan ada penyimpangan, pihaknya pun tak ragu untuk menetapkan tersangka.

"Saya berjanji akan mengungkap kasus ini (pokir) ke publik agar perkaranya terang benderang," ujarnya beberapa waktu lalu.

Sugeng menegaskan, dalam masa tugasnya di Garut, ia akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk diantaranya yang menyangkut kasus korupsi.

"Tahun ini kami fokus dalam upaya penegakkan hukum. Terutama korupsi. Sesuai dengan tugas pokok kami," ujarnya.

Menurut Sugeng, tugas pokok Kejari yaitu melakukan penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan. Selain melakukan penindakan, pihaknya juga terus berupaya melakukan pencegahan.

"Selain represif kami juga melakukan upaya preventif dalam bentuk pendampingan," ucapnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR