Kejari Baru, GGW Optimistis Penanganan Kasus Dugaan Korupsi BOP dan Pokir Tuntas

Daerah

Kamis, 27 Februari 2020 | 15:41 WIB

200227154141-kejar.jpg

PENGGIAT anti korupsi yang juga Ketua Garut Governance Watch (GGW), Agus Sugandhi, mengaku optimistis kasus dugaan korupsi BOP dan Pokir yang terjadi di DPRD Garut, bisa diusut tuntas. Hal tersebut berdasarkan hasil audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Sugeng Hariadi beberapa pekan lalu.

"Saya optimistis dengan Kepala Kejari Garut yang baru, yang memiliki itikad kuat dalam mengusut tuntas kasus dugaan BOP dan Pokir DPRD. Walaupun hingga sekarang belum ada langkah yang jelas," ujarnya, Kamis (27/2/2020).

Dikatakan Agus, kasus dugaan BOP dan Pokir sebenarnya sudah lama dalam penanganan Kejaksaan Negeri Garut. Bahkan, dalam proses penyelidikan sudah hampir 50 anggota DPRD menjalani pemeriksaan termasuk 4 pimpinan DPRD periode 2014-2019.

"Kepada Kepala Kejaksaan Garut yang baru kita sangat berharap, dalam menuntaskan kasus korupsi yang tertunda agar tak memberi ruang pada oknum yang bermain. Kita meminta korps Adhyaksa tidak memberi ruang pada makelar kasus," ucapnya.

Sementara kata Agus, aparat penegak hukum kalah cepat dibanding dengan dinamika aktor korupsi untuk penyelamatan dari jeratan hukum. Kondisi itu sangat terlihat jelas dengan lambatnya penanganannya, padahal saat ini sudah masuk ke bidang pidana khusus (pidsus).

Agus menambahkan, diketahui DPRD Garut periode 1999-2004 terjerat tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp 6,6 miliar. Pada beberapa anggota DPRD periode berikutnya 2004 – 2009 terjerat kasus dengan nilai kerugian negara Rp 15 miliar.

"Dari kedua kasus tersebut peran politisi cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan anggaran. Demikian pula halnya dengan dugaan korupsi politisi DPRD 2014 - 2019 nyaris tidak terkontrol dalam “penjarahan” APBD yang diperkirakan angka kerugiannya hingga mencapai Rp 92 miliar, " katanya.

Agus menengarai terhambatnya proses peradilan tersebut, karena adanya makelar kasus. "Terhambatnya proses peradilan ini karena markus (makelar kasus). Berantas habis markus. Beberapa hari lalu juga kita audiensi dengan Kajari yang baru, kita sampaikan ke Kajari,  Bandar pokir dan markus jangan diberikan ruang untuk proses ini. Seperti yang terjadi pada proses sebelumnya," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang di himpun, Kejaksaan Negeri Garut dalam waktu dekat akan kembali memanggil 50 anggora DPRD Garut periode 2014-2019, yang mana pemanggilan akan dilakukan oleh bidang pidana khusus (pidsus).

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR