Terdakwa Penyuap Bupati Indramayu Merasa Hanya Menjadi Korban

Meja Hijau

Rabu, 26 Februari 2020 | 19:34 WIB

200226193442-terda.jpg

Darma Legi

Terdakwa penyuap Bupati Indramayu, Carsa ES, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan pledoi oleh penasehat hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (26/2/2020).

CARSA ES, penyuap Bupati Indramayu Supendi, meminta Majelis Hakim memutus hukuman seringan-ringannya. Pria bertubuh tambun itu menyebut dirinya hanya sebagai korban dari sistem di pemerintahan.

Hal itu disampaikan Carsa melalui kuasa hukumnya, Khalimi, pada sidang agenda penyampaian nota pembelaan, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (26/2/2020).

"Klien kami hanya korban dari institusi pemerintahan yang tidak taat aturan," kata Khalimi.

Pengacara berkumis tipis ini menyatakan, kliennya meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Pasalnya, dalam perkara ini kliennya bukanlah penyuap murni.

"Pa Carsa ini terpaksa melakukan itu (memberi) karena diminta dan dijanjikan akan diberikan proyek oleh Supendi, Omarsyah dan Wempi Triyoso (tersangka lain). Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur proyek, dia merupakan korban birokrasi. Juga memenuhi kriteria untuk menjadi justice collaborator,” ungkap Khalimi.

Selepas persidangan, Khalimi kepada wartawan kembali menegaskan soal posisi kliennya dalam perkara tersebut. Menurut dia, terjadinya pengaturan (plotting) pemenang proyek karena kontribusi uang masuk yang diminta sebelumnya.

Inisiatif, katanya, datang bukan dari terdakwa, namun dari Supendi, dari pejabat Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, dan dari Kabid Jalan Wempi Trioso. Pemberian uang dari terdakwa terpaksa dilakukan karena takut tidak mendapat paket pekerjaan dan mereka mengetahui terdakwa sangat mudah dimintai uang, dan itu pernah dialami satu tahun musim anggaran tidak memperolehnya.

"Berlaku seperti hukum stick and carrot (tongkat dan wortel). Kontraktor penurut menyediakan uang maka akan mendapat wortel. Sebaliknya jika tidak berkontribusi maka dienyahkan oleh pukulan tongkat. Inilah kondisi yang ada dalam praktik pengadaan barang atau jasa di era rezim Kadis PUPR Indramayu Omarsyah," terang Khalimi.

Atas pleidoi dari terdakwa, Penuntut Umum KPK Kiki Ahmad Yani tidak mengajukan replik. Pasalnya, substansi pembelaan yang diajukan tidak jauh berbeda dengan tuntutan sebelumnya. Sidang yang dipimpin I Dewa Gede Suarditha pun ditunda pekan depan atau 4 Maret 2020 dengan agenda pembacaan putusan.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR