Genjot Raihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda Jabar Sisir ASN di Sejumlah Daerah

Bandung Raya

Rabu, 26 Februari 2020 | 19:20 WIB

200226192047-genjo.jpg

dokumentasi Bapenda Jabar

Kepala Bapenda Jabar, Hening Widiatmoko.

UNTUK menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan optimalisasi raihan pajak, khususnya dari kendaraan bermotor. Upaya ini untuk mengukir ulang kesuksesan raihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2019 mampu melebihi target.

Berdasarkan data Bapenda Jabar, pendapatan PKB di Jabar pada 2019 mencapai Rp8.174.357.408.900 (Rp8,17 triliun), atau mencapai  101,74 persen dari target Rp8.034.519.000 (Rp8,03 triliun). Raihan ini memberikan kontribusi lebih dari 22 persen dari total PAD Jabar 2019 sebesar Rp36.296.835.185.420 (Rp36,3 triliun).

Di sisi lain, jumlah penunggak PKB di Jabar masih tinggi. Sebagai ilustrasi, tahun 2019 sebanyak 39.981 unit kendaraan bermotor di Kota Cirebon tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) tahunan alias menunggak pajak. Jumlah tersebut sekitar 20 persen dari total 188 ribu unit kendaraan bernopol Kota Cirebon yang menjadi objek wajib pajak kendaraan bermotor.

“Salah satu yang menjadi tumpuan dari PAD Jabar adalah PKB," kata Kepala Bapenda Jabar Hening Widiatmoko kepada galamedianews, Rabu (25/2).

Terkait hal itu, Bapenda Jabar terus berinovasi dan meningkatkan layanan kepada wajib pajak (WP). Selain mempermudah proses pembayaran PKB, Bapenda Jabar gencar menyosialisasikan aplikasi Zonita Pamor (Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor).

Hening mengatakan, Zonita Pamor bakal diimplementasikan berkolaborasi dengan kabupaten/kota di Jabar. Zonita Pamor merupakan aplikasi yang terhubung dengan database para ASN, sehingga Bapenda dapat mengetahui jumlah kendaraan yang dimiliki ASN. Jika ASN memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor dan tidak dilaporkan, maka hal itu bisa terdeteksi.

Hasil gambar untuk zonita pamor

Dengan Zonita Pamor, pemerintah daerah bisa menanggulangi jumlah tunggakan pajak kendaraan yang tinggi, sekaligus mencegah ASN (aparatur sipil negara) menunggak PKB. Zonita Pamor merupakan perwujudan kolaborasi saling menguntungkan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Pusat, karena data akses kependudukan milik Pemerintah Pusat.

"Saat ini sudah ada 13 kabupaten/kota yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bapenda untuk menelusuri wajib pajak (WP) aparatur sipil negara (ASN) yang punya kendaraan bermotor tapi belum melunasi PKB dan belum BBN KB ((bea balik nama kendaraan bermotor) miliknya," kata Hening kepada galamedianews, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan, Bapenda Jabar memperoleh data tersebut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota. Data tersebut terkoneksi dengan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) khususnya Kartu Keluarga dan database kendaraan bermotor.

"Datanya sendiri baru akan bisa diakses setelah terkoneksi dalam kolaborasi data di sistem database Samsat," ujarnya.

Menurutnya, hal itu akan menjadi instrumen pengendalian dan peningkatan ketaatan PKB WP dengan menempatkan ASN dan keluarganya sebagai pelopor ketaatan pajak daerah. Langkah ini bertujuan untuk menopang APBD Juara. Selain menyasar milik ASN, Bapenda Jabar pun membidik kendaraan bermotor berpelat merah alias kendaraan dinas.

"Khusus untuk kendaraan dinas juga kami punya inovasi SIDAKEP (Sistem Informasi Data Kendaraan Pemerintah) bekerjasama dengan Kabupaten/Kota khususnya unit kerja yang mengelola data aset KBM Dinas," jelasnya.

Namun, lanjutnya, hingga saat ini baru Kabupaten Bogor dan Subang yang sudah lengkap menyampaikan data KBM Dinas. "Nantinya segera diketahui KBM Dinas yang menunggak dan akan jatuh tempo," ujarnya.

Seperti diketahui, sedikitnya 437 kendaraan dinas Pemkot Tasikmalaya menunggak pajak. Jumlah itu merupakan sebagian dari 46.300 kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya yang tidak membayar pajak.                    

Hening pun mengungkapkan, saat ini Bapenda Jabar telah melakukan berbagai inovasi terutama terkait aplikasi pelayanan publik.

"Kita punya tagline Menembus Putaran Waktu dengan inovasi dan itu sudah dibuktikan sejak e-Samsat diperkenalkan 2014 (nasional 2019, red). Kita sudah mulai setiap tahun ada inovasi dan Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat) itu direkomendasikan KPK untuk dilaksanakan di 17 provinsi dan akhirnya hampir setiap bulan selalu ada provinsi lain untuk belajar dari kita. Tahun kemarin, kita mulai menggunakan e-Samsat yang tidak melalui bank tapi melalui gerai modern dengan e-commerce, fintech dan PPOB (Payment Point Online Bank), BUMDes juga termasuk dalam skema itu," ujarnya.

Sementara dalam upaya intensifikasi penerimaan pajak daerah, Hening mengatakan, Bapenda Jabar telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan di antaranya dengan menggunakan beberapa sistem aplikasi berbasis web guna mengintegrasikan seluruh sistem informasi atau aplikasi pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).

"Intinya kami setiap tahun punya inovasi. Tahun ini Zonita Pamor, Sidakep, dan Pesta Online. Jadi kami efektifkan gerakan untuk door to door atau operasi gabungan dengan melakukan pemetaan," katanya.

Editor: H. D. Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR