Potensi Capai Rp 217 Triliun, Realisasi Zakat Perusahaan Baru Rp 9 Triliun

Nasional

Rabu, 26 Februari 2020 | 17:22 WIB

200226171835-poten.jpg

baznas.go.id

DIREKTUR Utama Badan Amil Zakat (Baznas) Arifin Purwakananta mengungkapkan, menurut penelitian The Islamic Research and Training Institute - Islamic Development Bank (IRTI-IDB), potensi zakat sebdesar Rp 217 triliun. Hal itu berasal dari industri swasta dan potensi zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau zakat badan.

"Potensi itu masih jauh dari pencapaian Baznas yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp 9 triliun. Diharapkan perolehan zakat kian membesar yang di antaranya berguna untuk pengentasan kemiskinan," tutur Arifin saat seminar nasional bertajuk "Zakat Perusahaan, Insentif Pajak, dan Sustainability Development", di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Seminar itu diikuti oleh peserta korporasi, yang terdiri dari korporasi perbankan, asuransi, travel, dan Baznas daerah kegiatan ini dikemas dalam dua sesi panel. Sesi pertama membahas mengenai regulasi zakat perusahaan dan hubungannya dengan insentif pajak serta sustainability development.

Baznas mencatat ada 169 perusahaan pada akhir tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 40 persen per tahun. Menurut Arifin, dengan adanya kesamaan tujuan yaitu untuk kemaslahatan fakir miskin maka akan lebih ideal jika zakat perusahaan selain menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal itu juga menjadi pengurang kewajiban tanggung jawab sosial dan bina lingkungan.

Arifin mengatakan, kehadiran perwakilan dari Kementerian Agama terkait regulasi zakat dan Indonesia serta Direktorat Jenderal Pajak yang membahas sisi insentif pajak dalam hubungannya dengan zakat perusahaan, serta paparan dari muzaki, semakin membuka cakrawala pemahaman korporasi dalam mendalami zakat perusahaan.

Dikatakan, seminar zakat ini bisa menjadi langkah awal bagi mitra korporasi untuk melaksanakan zakat untuk perusahaanya sesuai dengan ketentuan. Baznas menyediakan layanan konsultasi dan pelayanan zakat perusahaan untuk memberi pemahaman dan kemudahan dalam pelaksanaan zakat perusahaan.

"Dana zakat, infak, dan sosial (ZIS) dari korporasi ini nantinya akan dikelola dan didistribusikan dalam bentuk program yang dimiliki Baznas dalam membantu kemiskinan di Indonesia. Semoga zakat mensucikan dan membawa keberkahan," terangnya seperti ditulis wartawan "PR", Satrio Widianto.

Arifin menjelaskan, hadist riwayat Bukhori dari Anas bin Malik yang dijadikan sebagai dasar qiyas untuk zakat perusahan.

"Hadist ini menyatakan keberadaan perusahaan adalah wadah usaha dipandang sebagai syakhsiyah hukmiyah (badan hukum). Segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta," tuturnya.

Dia menambahkan, Wahbah Az-Zuhaily menuliskan, Fikih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsiyah hukmiyah dengan mengakui keberadaaannya, sebagai lembaga umum, seperti perusahaan.

"Sebagai syakhsiyah yang menyerupai syakhsiyah manusia pada segi kecakapan, memiliki hak, menjalankan kewajiban, dan memikul tanggung jawab secara umum ini menunjukan bahwa perusahaan wajib membayar zakat," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar mengakui, potensi zakat tersebut secara bertahap bisa diperoleh. Hal itu dengan catatan zakat jangan dianggap sebagai beban tapi sebagai ibadah.

"Zakat dan wakaf merupakan sektor sosial keuangan syariah yang berperan dalam upaya memoderasi ketimpangan sosial ekonomi. Literasi zakat dan wakaf yang masih rendah perlu ditingkatkan, meliputi semua segmen masyarakat dan penentu kebijakan. Begitu pula pemanfaatan dan pengamanan harta benda benda wakaf harus menjadi concern pemerintah," jelasnya.

"Keterbatasan sumber daya dan sumber dana di Kementerian Agama tidak dipandang sebagai kendala, melainkan semua itu untuk men-challange kita semua untuk mengembangkan sinergi dan kolaborasi lintas sektoral," sambungnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR