Helmy Yahya Dipecat dari Dirut TVRI, Jokowi Dikabarkan Tidak Happy

Bandung Raya

Selasa, 25 Februari 2020 | 10:53 WIB

200225105503-helmy.jpg

ist

Muhammad Farhan

PEMECATAN Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI menuai kontroversi. Di tengah pro dan kontra, Dewan Pengawas (Dewas) bergeming dan tetap melanjutkan proses pencarian figur pengganti Helmy Yahya.

Di sisi lain pihak Istana dikabarkan tidak mengapresiasi langkah Dewas memberhentikan Helmy Yahya. Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menyatakan, sikap Istana itu terungkap ketika sembilan fraksi dari Komisi 1 menggelar rapat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, Istana melalui Mensesneg mengisyaratkan ketidaksukaannya terhadap langkah pemecatan Helmy Yahya. Pasalnya, langkah itu dilakukan bukan atas dasar kinerja.

"Mensesneg dalam rapat dengan sembilan fraksi Komisi 1 menyatakan, RI 1 (Presiden Jokowi) tidak happy dengan pemecatan Dirut TVRI, karena isunya bukan performa, tapi pertikaian Dewan Pengawas vs Dirut," terang Farhan, Selasa (25/2/2020).

Kontroversi pemecatan Helmy Yahya dari posisi Dirut, lanjut Farhan, sebenarnya akan terjawab oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ini, BPK sudah selesai melakukan audit kinerja TVRI 2017 - 2019.

"Dari situ akan ketahuan apakah memang pemecatan Dirut TVRI punya dasar yang kuat atau tidak," ujarnya.

Dari laporan terakhir, BPK siap mengekpose audit kinerja TVRI untuk menjawab kejanggalan pemecatan Helmy Yahya. "BPK menyatakan sudah siap menyampaikan laporan audit kinerja TVRI 2017 - 2019. Tergantung kesiapan Komisi 1 untuk mengumumkannya," sambung Farhan.

Meski begitu, pria berkacamata ini menilai tindakan Dewas merupakan langkah sepihak tanpa koordinasi dengan DPR RI. Karenanya, ia menyebut langkah tersebut sudah melanggar etika politik.

"Sikap Dewan Pengawas yang jalan terus melakukan pemecatan Dirut dan perekrutan Dirut baru dinilai mengabaikan proses politik dengan DPR RI," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Dewas TVRI memberhentikan Direktur Utama Helmy Yahya pada 16 Januari 2020. Surat keputusan (SK) pemecatan Helmy dikatakan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Berdasarkan PP tersebut, kata Ketua Dewas TVRI Arif Hidayat Thamrin, Dewas memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.

Selain itu, Panitia Pemilihan Calon Direktur Utama LPP TVRI Pengganti Antarwaktu telah memulai proses seleksi terhadap 30 nama calon pengganti Helmy Yahya. Dari seleksi tahap awal yakni penelaahan dan penilaian makalah yang dibuat para calon, ada 16 nama yang lolos.

Mengutip surat Ketua Panitia Pemilihan Calon Direktur Utama LPP TVRI Pengganti Antarwaktu, Ali Qausen, para calon Dirut TVRI itu selanjutnya mengikuti sesi pendalaman makalah. Sejalan dengan proses seleksi tersebut, Ali Qausen juga mengharapkan masukan masyarakat, terkait rekam jejak para calon dirut TVRI tersebut.

"Kami mengharapkan pada publik untuk memberikan masukan rekam jejak para calon dan dapat dikirimkan kepada panitia pemilihan melalui email [email protected] dan atau surat yang dialamatkan kepada Sekretariat Dewan Pengawas TVRI lantai 4, Jl. Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, selambatnya tanggal 1 Maret 2020," ujar Ali dalam keterangan resminya.

Pemilihan Dirut baru TVRI ini mengundang polemik, termasuk di sebagian kalangan karyawan TVRI. Mereka pun menyayangkan sikap Dewas yang terus melakukan proses rekrutmen Dirut PAW pengganti Helmy.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR