Mantan Sekda Jabar Dituntut 6 Tahun Penjara

Bandung Raya

Senin, 24 Februari 2020 | 16:31 WIB

200224180510-manta.jpg

Darma Legi

Mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Penuntut Umun KPK, terkait kasus tindak pidana korupsi proyek Meikarta, di Pengadilan TIPKOR Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Senin (24/2/2020).

PENUNTUT Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun kepada mantan Sekda Jabar, Iwa Karniwa. Terdakwa dinilai terbukti bersalah telah menerima suap sebesar Rp 400 juta dalam pengurusan persetujuan substansi  RDTR Bekasi untuk kepentingan mega proyek Meikarta.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan bagi Iwa Karniwa, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin (24/2/2020). Selain hukuman badan, PU KPK juga menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 400 juta subsidair 3 bulan penjara.

Tak cuma itu, PU KPK juga menuntut agar terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 400 juta. Jika tidak bisa membayar, maka harta bendanya disita dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama 1 tahun.

PU KPK memohon majelis hakim yang menangani perkara agar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu.

"Menuntut Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun, denda Rp 400 juta, subsidair kurungan 3 bulan," kata PU KPK, Kiki Ahmad Yani dalam amar tuntutannya. 

Sebelumnya, PU KPK membacakan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan menuntut hukuman bagi terdakwa. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tidak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatan dan tidak menyesali perbuatan.

Sementara hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya akan mengajukan pleidoi. Rencananya sidang pledoi akan digelar pada 4 Maret 2020.

Dalam urainnya, PU KPK memaparkan, Sekda di era Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar ini diduga telah menerima hadiah atau pemberian dari PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama. Pemberian dimaksudkan agar Iwa membantu mempercepat keluarnya persetujuan dari Gubernur Jabar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disetujui DPRD Kab. Bekasi.

Pemberian juga dimaksudkan agar Iwa ikut mendorong percepatan RDTR Wilayah Pengembangan (WP) I dan IV serta II dan III dalam proyek pembangunan Meikarta.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan, berlanjut, menerima hadiah. Yaitu menerima hadiah berupa uang senilai Rp 400 juta dari PT Lippo melalui PT MSU, melalui Satriadi, Neneng Rahmi, dan Henry Lincoln," papar PU KPK.

Uang yang diberikan kepada Iwa itu dimaksudkan agar Iwa membantu mempercepat proses Raperda RDTR. Uang yang diterima sebagian besar digunakan untuk membuat banner sosialisasi. Pasalnya, pada saat bersamaan, waktu itu Iwa maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar dari PDIP.

 

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR