Sejarawan Patahkan Argumen Babe Saidi Soal Keberadaan Kerajaan Galuh

Daerah

Kamis, 20 Februari 2020 | 20:04 WIB

200220200449-sejar.JPG

Nurhandoko Wiyoso/"PR"

SEJARAWAN dan budayawan serta anak keturunan Kerajaan Galuh menepis pernyataan kontroversi budayawan Betawi Ridwan Saidi yang mengatakan tidak ada Kerajaan Galuh. Bukti sejarah berupa prasasti yang ditemukan secara tegas mematahkan argumen yang disampaikan oleh budayawan yang disapa Babe itu.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang dapat ditarik saat Gelar Usik Galuh, yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Ciamis, Kamis (20/2/2020). Kegiatan diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarkat termasuk dari kabuyutan yang tersebar di wilayah tatar galuh Ciamis. Tampak hadir Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, beserta wakil Yana D Putra, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana.

Empat sejarawan dan budayawan tampil sebagai pembicara, yakni Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Nina Herlina Lubis, Prof Subarna, Rektor Universitas Galuh yang juga Ketua Dewan Kebudayaan Galuh Yat Rospia Brata, serta Budi Dalton.

Seluruh nara sumber dengan tegas meyakini keberadaan Kerajaan Galuh. Reaksi keras warga galuh muncul setelah budayawan Ridwan Saidi, memberikan pernyataan yang diunggah di kanal YouTube Macan Idealis, Rabu 12 Februari 2020. Ia menyebutkan tidak ada kerajaan di Ciamis dan mengartikan istilah galuh adalah brutal.

Keempat nara sumber menyampaikan bukti konkret yang memperkuat argumen tentang keberadaan Kerajaan Galuh. Bukti tersebut ditemukan setelah dilakukan penelitian selama puluhan tahun.

Nina Herlina yang sudah beberapa kali melakukan penelitian tentang sejarah Galuh, mengemukakan salah satu buktinya adalah prasasti yang terdapat di Astana Gede Kawali. Penelitian yang dilakukannya melibatkan berbagai disiplin ilmu, ahli arkeologi, ahli geologi, ahli sejarah dan lainnya.

"Prasasti yang ditemukan di Astana Gede Kawali asli. Untuk membaca tulisan melibatkan pakar filologi, termasuk menentukan prasasti oleh arkeolog, dan umur kawasan astana melibatkan ahli geologi, pakar tata ruang," jelasnya.

Keberadaan Kerajaan Galuh, lanjutnya, juga berdasar pada Prasasti Canggal, tahun 732 masehi yang ditemukan di Gunung Wukir, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti tersebut menyebut Sandjaya anak Sanna, menjadi penguasa. Hal itu merujuk pada Kerajaan Galuh, paska Tarumanagara runtuh. "Demikian pula Prasasti di Astana Gede Kawali juga menyebutkan hal sama. Prasasti itu dibuat atas perintah Prabu Wastukancana," ujarnya.

"Ridwan Siadi mengtakan prasasti hoaks, tetapi bukti yang ada justru menyatakan sebaliknya. Ada bukti otentik yang memerkuat keberadaan Kerajaan Galuh. Saya harus luruskan itu. Astana Gede Kawali, dulunya adalah pusat Kerajaan Galuh dengan luas sekira 5,5 hektare," sambung Nina seperti ditulis wartawan "PR", Nurhandoko Wiyoso.

Menyinggung soal dukungan sumber penghasilan untuk sebuah kerajaan yang disangsikan oleh Babe, Nina Herlina juga menunjukkan bukti ditemukannya keramik zaman Dinasti Ming dan Yuan pada abad XIII – XIV. Hal itu membutikan adanya perdagangan internasional pada saat itu.

Sementara itu, budayawan Budi Dalton mengaku tergelitik serta tersinggung dengan pernyataan Babe soal galuh adalah brutal. Dia tidak menemukan padanan kata galuh adalah brutal, termasuk tidak menemukan kamus Armenia – English.

"Saya cari di google, dengan maksud mencari referensi alih bahasa, sampai sekarang belum ketemu. Termasuk kamus Armenia – English. Lebih baik Ridwan Saidi membuktikan kamus yang menjadi acuannya," tutur Budi Dalton.

Di depan peserta pertemuan, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana menegaskan, eksistensi galuh tidak ditentukan oleh Ridwan Saidi. Oleh karena maafkan saja. "Hampura geus weh. Ingat, eksistensi Galuh tidak ditentukan Ridwan Saidi," katanya.

Setelah mendapat paparan dari nara sumber, sebagian warga menyatakan mengambil hikmah atas persoalan tersebut. Kejadian itu sebagai momentum untuk menyatakan Kerajaan Galuh ada dan besar. Namun demikian, ada pula yang menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Sementara itu, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya juga menegaskan akan berada di belakang pihak yang tetap akan memermasalahkan persoalan tersbeut melalui jalur hukum, atau yang mengambil hikmah.

"Saya akan tetap berada di belakang yang mengambil hikmah atau akan melalui jalur hukum," kata Herdiat.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR