Ombudsman Kirim LHP ke Disdukcapil Terkait Dugaan Mal Administrasi Data Kelahiran Anggota DPRD Jabar

Bandung Raya

Kamis, 20 Februari 2020 | 18:54 WIB

200220185609-ombud.jpg

OMBUDSMAN Jawa Barat akan kirimkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Subang, terkait dugaan mal adminitrasi data kelahiran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Jabar.

Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, M. Taufan Dwiputra mengatakan, saat ini merupakan tahap finalisasi LHP Ombudsman terkait dugaan mal administrasi tersebut.

"Rencananya LHP Ombudsman terkait dugaan mal adminitrasi ini, akan dikirimkan minggu depan ke Disducapil Subang," ungkapnya kepada wartawan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Jln. Ters. Jakarta, Kota Bandung, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya, terkait LHP Ombudsman tersebut pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke Disdukcapil Subang. Selain itu, juga melihat dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak pelapor.

"Di sini kami tidak bisa menyebutkan siapa pelapornya, yang melaporkan adanya dugaan mal administrasi proses pergantian akta kelahiran tersebut," ujarnya.

Dikatakannya, persoalan tersebut terkait pelanggaran Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. "Sampai sejauh ini, adanya dugaan kuat mal administrasi perubahan akte kelahiran di Disdukcapil Subang," katanya.

 Taufan menuturkan jika ditemukan adanya mal administrasi pada LHP Ombudsman, maka Disdukcapil Subang dapat memberikan jawaban mau atau tidak melakukan rekomendasi perbaikan sesuai laporan tersebut.

Lebih jauh, jika mengikuti rekomendasi perbaikan yang disampaikan, maka diberikan waktu 60 hari untuk memprosesnya. Sementara jika tidak mau, maka LHP tersebut akan dikirim ke Ombudsman pusat.

Disinggung terkait bagi yang dicabut atau dikoreksi data kelahirannya terkait dugaan mal administrasi tersebut, lanjutnya, pihaknya memberikan kesempatan untuk mengurus kembali sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

"Seumpamanya menyarankan dicabut, maka bagi siapapun yang dicabut akan diberikan kesempatan untuk mengurusnya sesuai prosedur yang berlaku. Maka kita lihat proses mekanismenya seperti apa," tambahnya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR