Pemerintah Diharapkan Bisa Menjaga Data Hasil Survei BPS

Nasional

Rabu, 19 Februari 2020 | 17:35 WIB

200219173316-pemer.jpg

ist

Dr. Pratama Persadha

TAHUN ini Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan sensus penduduk. Jika biasanya sensus dilakukan relawan door to door (offline), kali ini warga Indonesia juga bisa mengisisi data secara mandiri (online).

Ini merupakan pertama kalinya dilakukan sensus online dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung melalui situs website di alamat sensus.bps.go.id. Untuk pengisian sensus penduduk online 2020 bisa dilakukan mulai dari tanggal 15 februari kemarin hingga 31 Maret.

BPS melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan ahli IT untuk pencegahan serangan atau gangguan-gangguan siber dan memastikan keamanan data. Namun hak penduduk dan penggunaan data tidak dijelaskan secara detail sejak awal pengisian data pribadi. Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, seluruh data individu dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2/2020), pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha menjelaskan, walaupun dijamin undang–undang, tetap saja ada kemungkinan kebocoran data seperti yang terjadi di Ekuador, Amerika Selatan. Sebanyak 20 juta data terekspos, bocornya data seluruh penduduk satu negara itu diketahui pada bulan september 2019.

"ancaman data yang bocor sangat banyak, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, surat elektronik, nomor rumah, status pernikahan, hingga data terkait pekerjaan dan pendidikan. Data sensitif yang bocor nantinya bisa memvalidasi serangan penipuan phishing dan model kejahatan siber lainnya," jelas chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini.

Ditambahkan Pratama, pemerintah harus selalu mengamankan data untuk memastikan data tak akan bocor ke publik seperti kasus pembobolan rekening yang dialami oleh wartawan senior Ilham Bintang beberapa waktu lalu. Ia mengatakan hal tersebut berpotensi besar jika data sudah menjadi digital maka penyalahgunaan teknologi sangat mungkin terjadi.

"Untuk cara offline seharusnya petugas yang datang memakai ID CARD dilengkapi QR Code khusus yang dienkripsi lalu terhubung pada website BPS. Sehingga masyarakat, minimal Pak RT bisa download aplikasi yang bisa memverifikasi petugasnya apakah benar resmi. Karena semua atribut petugas mudah dipalsukan," terang pria asal Cepu jateng ini.

Pratama juga mengimbau pemerintah untuk berhati-hati terkait kepada pihak ketiga atau vendor dalam mengakses, memproses, atau menyimpan data. Pihak ketiga perlu diverifikasi sehingga dapat mematuhi kontrol keamanan yang baik. Kejadian yang terjadi dalam akses server e-KTP dulu diharapkan tidak kembali terjadi.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR