Proses Pemekaran KBT Membutuhkan Waktu yang Panjang

Bandung Raya

Rabu, 19 Februari 2020 | 13:03 WIB

200219130429-prose.jpg

Engkos Kosasih

PEGIAT Wacana Pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT), Asep Juarsa berharap dalam wacana pembentukan KBT harus ada sinergitas dengan sejumlah pihak. Mengingat wacana tersebut sudah digulirkan sejak belasan tahun yang disuarakan oleh para pegiat pemekaran kabupaten tersebut.

"Artinya harus ada pemahaman yang sama di antara berbagai pihak, baik di kalangan eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun pihak terkait lainnya," kata Asep kepada galamedianews.com di Ibun Kabupaten Bandung, Rabu (19/2/2020).

Ia mengatakan, pembentukan KBT bukan untik kepentingan perseorangan, kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan bersama masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung

Asep mengaku terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya di kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung. Mulai dari kalangan eksekutif dan legislatif.

"Untuk merealisasikan pembentukan KBT, kita membutuhkan komunikasi yang harmonis di antata pihak terkait. Untuk memuluskan pembentukan KBT, tidak harus dengan pola-pola tekanan kepada berbagai pihak. Melainkan kita lakukan berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Dalam pemekaran sebuah kabupaten atau kota itu, kata Asep, diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2014 tentang Penataan Daerah. Dalam UU itu ada aturan yang harus dilaksanakan dan ditempuh oleh berbagai pihak.

"Bahkan dalam UU itu dijelaskan, dalam pemekaran sebuah daerah harus melalui berbagai tahapan. Di antaranya melaksanakan musdes (musyawarah desa) yang melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak lainnya, sehingga menghasilkan sebuah keputusan atau kesepakatan dalam melewati proses tahapan pembentukan KBT," ujarnya.

"Apakah pada hasil musdes itu menghasilkan sebuah keputusan yang menyatakan mereka setuju atau tidak dalam memasuki tahapan pemekaran daerah. Bisa saja hasilnya, setuju atau tidak," tambahnya.

Lebih lanjut Asep mengatakan, dari hasil musdes itu kemudian disampaikan ke pemerintahan eksekutif maupun legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah melewati proses di tingkat Pemkab Bandung, kemudian diusulkan ke Provinsi Jabar dan pusat.

"Jadi proses pemekaran KBT masih cukup panjang waktunya. Apalagi saat ini, belum jelas pelaksanaan musdesnya. Untuk itu, dalam pembentukan KBT membutuhkan perhatian dan pemahaman dari berbagai pihak," paparnya.

Ia pun menilai menyuarakan pembentukan KBT melalui aksi demo atau unjuk rasa sudah tidak efektif lagi, karena hanya membuang waktu dan tenaga.

"Walaupun dari hasil demo itu hanya menghasilkan selembar kertas sebuah pernyataan persetujuan dari pihak berkempeten, seperti yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Setelah pelaksanaan demo, tidak ada tindaklanjutnya. Maka dari itu, langkah yang paling efektif dari berbagai pihak melakukan tahapan persiapan percepatan pembentukan KBT. Setelah itu, apa yang menjadi progres kita yang sudah dilakukan terkait dengan tahapan dan persiapan pembentukan kabupaten," ungkap Asep.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR