Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Harus Jadi Pedoman Masyarakat dalam Bermedsos

Daerah

Selasa, 18 Februari 2020 | 20:40 WIB

200218203123-pedom.jpg

Agus Somantri

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi, saat menjadi nara sumber dalam workshop jurnalistik yang digelar PWI Kabupaten Garut bekerjasama dengan Universitas Garut (Uniga) dan Pemkab Garut, di Aula Fakultas Ekonomi Kampus Universitas Garut, Jalan Samarang, Kabupaten Garut, Senin (18/2/2020).

PEDOMAN Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disusun Dewan Pers dan ditetapkan sebagai pedoman bagi media massa dalam pemberitaan, dipandang penting untuk dikuasai oleh masyarakat umum. Terlebih agar bisa menjadi acuan masyarakat dalam menyampaikan informasi di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Iyan Kameswara, Program Manajer Yayasan Serikat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), saat menjadi pembicara dalam workshop jurnalistik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Garut bekerjasama dengan Universitas Garut (Uniga) dan Pemkab Garut, di Aula Fakultas Ekonomi Kampus Universitas Garut, Jalan Samarang, Kabupaten Garut, Senin (18/2/2020).

"Saat ini eranya citizen journalism. Masyarakat yang punya akun medsos bisa menjadi wartawan dengan medsosnya," tuturnya di hadapan para peserta workshop yang terdiri dari para wartawan yang tergabung di PWI Kabupaten Garut dan mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Garut.

Menurut Iyan, dengan seluruh elemen masyarakat memahami PPRA yang disusun Dewan Pers sebagai pedoman pemberitaan media massa untuk berita-berita menyangkut anak. Oleh karena itu, ke depan semua pihak bisa memahami prinsip-prinsip ramah anak hingga tercipta lingkungan yang peduli akan anak.

Kamsul Hasan, Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat yang juga menjadi narasumber dalam workshop jurnalistik tersebut mengungkapkan, sebagai salah satu anggota tim penyusun PPRA di Dewan Pers, dirinya mengingatkan agar para wartawan berhati-hati dalam pemberitaan yang menyangkut anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum.

Karena menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 19, identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan.

"Jika melanggar ketentuan ini, wartawan bisa dipidana dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan denda Rp 500 juta," ucapnya.

Kamsul mengatakan, PPRA disusun Dewan Pers dengan mengacu pada aturan yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ia menyebut, pedoman ini menjadi pelengkap aturan yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik soal pemberitaan tentang anak.

"Kode Etik Jurnalistik pasal 5 itu, mengacunya pada pasal 54 KUHP, soal usia anak. Kalau PPRA, mengacu pada UU SPPA, jadi usia anak bukan di bawah 16 tahun, tapi di bawah 18 tahun. Wartawan harus hati-hati soal ini,” katanya.

Kamsul juga mengingatkan, dalam mengungkap pemberitaan tentang anak, wartawan harus benar-benar memperhatikan identitas anak dan menutupinya. Identitas ini, terangnya, bukan hanya menyangkut nama anak, tapi juga menyangkut hal-hal lain sebagaimana diatur dalam UU SPPA pasal 19 ayat 2.

"Semua hal yang dapat mengungkap identitas anak juga tidak boleh dibuka. Mulai dari alamatnya, sekolah, orangtua dan hal lainnya yang identik dengan anak yang bersangkutan," ucapnya.

Seperti halnya Kamsul, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Sugeng Hariadi pun menegaskan hal serupa. Menurutnya, wartawan harus berhati-hati dalam pemberitaan soal anak. Hal ini menjadi penting untuk menjaga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

"Jangan sampai mereka (anak-anak) menjadi korban dua kali. Sudah kena masalah, terus jadi korban lagi akibat pemberitaan. Makanya wartawan harus pintar-pintar soal ini," harapnya.

Sugeng menuturkan, sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan menyambut baik adanya PPRA yang jadi pedoman baru bagi wartawan dalam menyajikan berita tentang anak berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Karenanya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk bisa mengintegrasikan soal PPRA ini.

"Kami akan ajak APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya, dari kepolisian dan pengadilan untuk memahami ini, karena ini sangat penting," katanya.

Rektor Universitas Garut, Dr Ir Abdusy Syakur Amin MEng, mengaku sangat mengapresiasi program-program peningkatan kapasitas jurnalistik yang dilaksanakan PWI Garut. Apalagi, Uniga juga memiliki program studi jurnalistik.

"Makanya saat ini kita juga langsung tandatangani nota kesepahaman dengan PWI Garut untuk program-program peningkatan kualitas jurnalistik di Garut," katanya.

Syakur berharap para mahasiswa yang mengikuti workshop jurnalistik ini bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Apalagi, materi PPRA sendiri, erat kaitannya dengan mata kuliah hukum dan etika pers pada program studi jurnalistik.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR