Potensi Pajak Belum Tergarap Maksimal, Legislator Minta BPPD Kota Bandung Benahi Berbagai Kendala

Bandung Raya

Selasa, 18 Februari 2020 | 09:09 WIB

200218000939-poten.jpg

dokumen galamedianews.com

WAKIL Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nenden Sukaesih menilai kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Kota Bandung dari sebesar Rp2,559 triliun menjadi Rp2,709 triliun harus dilakukan meski target 2019 tak tercapai.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak potensi yang belum tergarap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

Berdasarkan data BPPD Kota Bandung, pada 2019 BPBD Kota Bandung hanya mampu merealisasikan PAD sebesar Rp2,154 triliun atau 84,19 persen dari target Rp2,559 triliun. Artinya kekurangannya mencapai sebesar Rp405 miliar.

Tahun 2020 ini, BPPD dibebani target raihan PAD sebesar Rp2,709 triliun meningkat Rp 150 miliar dari target sebelumnya. Atau lebih besar Rp 555 miliar dari raihan PAD Kota Bandung 2019.

Hasil gambar untuk nenden sukaesih

Hasil evaluasi Komisi B, Nenden menyatakan, upaya BPPD Bandung dalam mencapai target sebenarnya sudah on the track. Namun ia berharap langkah BPPD Kota Bandung untuk mencapai target PAD 2020 sebesar Rp2,709 triliun perlu ditingkatkan.

"Langkah BPPD sebenarnya sudah baik. Namun tentunya kami tak puas begitu saja, tetap harus ada peningkatan upaya agar target bisa tercapai," ujar politisi dari Partai Golkar ini kepada galamedianews, Selasa (18/2/2020).

Menurutnya, BPBD Kota Bandung masih memiliki sejumlah kendala yang perlu dibenahi. Ia menyebutkan, hal tersebut berkaitan dengan pelayanan dan koordinasi dengan dinas terkait. Diantaranya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Bandung.

Nenden pun menyoroti masalah karyawan BPPD yang berlebih. Menurutnya, hal tersebut harus dievaluasi kembali meski bertujuan untuk pencapaian target PAD.

"Saya kira, kalaupun jumlah pegawai banyak namun bisa menghasilkan banyak, tentunya itu tak menjadi masalah. Jangan sampai pegawai banyak, tapi banyak yang tak menghasilkan, itu jadi masalah. Jadi, perlu dipikirkan soal efisiensi sehingga ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran di BPPB Kota Bandung," ujarnya.

Sebelumnya Kepala BPPD Kota Bandung Arief Prasetya menyatakan, BPPD Kota Bandung bakal mengerahkan seluruh karyawannya untuk menagih piutang pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun ini target penarikan utang dari PBB mencapai Rp 450 miliar.

Menurutnya, jumlah sumber daya manusia (SDM) BPPD Kota Bandung saat ini sudah cukup memadai. "Kalau untuk penambahan karyawan, kami belum ada rencana. Dan hasil analisas kebutuhan, malah (jumlahnya, red) harus dikurangi," katanya.

Dengan begitu, lanjut Arief, BPPD Kota Bandung berarti sudah saatnya membuka pelayanan melalui pengembangan IT (teknologi informasi). Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Pajak) dan e-satria (electronic self assesment tax reporting apps).

"Langkah itu untuk memudahkan dan membantu WP untuk melakukan kewajiban transaksi pembayaran pajak," jelasnya.

Editor: H. D. Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR