Bupati Sumedang: Pemda dan DPRD Bersinergi dalam Menyusun Perda

Daerah

Senin, 17 Februari 2020 | 16:39 WIB

200217164124-bupat.jpg

Ade Hadeli

BUPATI Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menyatakan, selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Sumedang selalu bersinergi dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda). Semua dilakukan demi kepentingan rakyat karena Pemda dan DPRD sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Dony didampingi Ketua DPRD Sumedang Irwansyah Putra, saat menerima kunjungan rombongan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak beserta jajaran, di Gedung Negara, Sumedang, Senin (17/2/2020).

"Alhamdulillah di Sumedang sudah sangat sinergis dan harmonis dalam menyusun peraturan daerah. Tahun ini kami sudah mengusulkan 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah ke DPRD. Jadi sepanjang sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Sumedang, semuanya berjalan lancar," kata Dony.

Sementara itu, kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat ke Sumedang, dalam rangka roadshow ke 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menemui para bupati, wali kota dan Ketua DPRD. Roadshow itu berkaitan diterbitkannya  UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011,  mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa kebijakan daerah yang berasal dari kepala daerah harus diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terutama oleh Tenaga Penyusun Perancang Perundang-Undangan.

Dalam kaitan itu, Kakanwil mengundang dan meminta  kesediaan Bupati dan Ketua DPRD untuk hadir secara langsung pada  pertemuan dengan seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang rencananya akan digelar di Intercontinental Bandung pada tanggal 27 Februari 2020 mendatang.

Liberty sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat bersama Kakanwil di 33 Provinsi se-Indonesia, melakukan gerakan sama untuk bertemu tanggal 27 Februari. Acara itu rencananya akan dihadiri oleh dua menteri, yaitu Menhukham dan Mendagri. Di samping 2 keynote setingkat menteri, ada 3 Dirjen, yakni Dirjen Peraturan Perundang Undangan, BPHN dan Dirjen HAM. 

"Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena dibutuhkan sebuah sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah atau G to G (Government to Government)," ujarnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR