Target PAD 2020 Meningkat

Gencarkan Penarikan Pajak dan Piutang, BPPD Kota Bandung Kerahkan Seluruh Pegawai untuk Datangi WP

Bandung Raya

Minggu, 16 Februari 2020 | 16:28 WIB

200216163150-genca.jpg

BPPD Kota Bandung

MESKI raihan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor pajak tahun 2019 sebesar Rp2,559 triliun tidak tercapai, namun Pemkot Bandung tetap menaikan target di tahun 2020 menjadi Rp2,709 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung pun mengoptimalkan penarikan piutang wajib pajak (WP) yang mencapai sekitar Rp1 triliun.

Berdasarkan data Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, pada tahun 2019 BPBD Kota Bandung mampu merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,154 triliun atau 84,19 persen dari target Rp2,559 triliun. Artinya kekurangannya mencapai sebesar Rp405 miliar.

Tahun 2020 ini, BPPD dibebani target raihan PAD sebesar Rp2,709 triliun meningkat sekitar Rp 150 miliar dari target sebelumnya. Atau lebih besar Rp 555 miliar dari raihan PAD Kota Bandung 2019.

Piutang WP di Kota Bandung saat ini mencapai sekitar Rp1triliun. Rinciannya, dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp900 miliar dan sisanya dari berbagai mata pajak lainnya.

Sementara itu selama ini Pemkot Bandung menarik pajak dari sembilan mata pajak, yang terbagi dalam dua sistem. Yakni self assessment atau disebut PAD 1 antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Sedangkan PAD 2 atau official tax, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, serta pajak air dan tanah (PAT).

Hingga saat ini PAD 1 memberikan kontribusi terbesar bagi raihan pajak di Kota Bandung, khususnya dari BPHTB. Sedangkan PAD 2 masih mengandalkan raihan dari PBB, yang saat ini pun menjadi andalan. Sedangkan pajak reklame dan PAT hingga saat ini memberikan kontribusi signifikan.

Hasil gambar untuk arief prasetya BPPD

"Sektor pajak yang menjadi primoda di tahun 2020 masih BPHTB dan PBB. Dua mata pajak ini mengalami tren peningkatan yang baik," kata Kepala BPPD Kota Bandung, Arief Prasetya kepada galamedianews, Ahad (16/2/2020).

Meski begitu, lanjut Arief, pajak perhotelan, pajak restauran, dan hiburan tetap menjadi sektor andalan raihan PAD Kota Bandung. Terlebih, ada pengembangan sub pajak dari sektor tersebut, yakni PKL kulinari menetap, katering, kos-kosan, reklame indoor dan tayang bioskop, serta captive power.

"Kota Bandung saat ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Jadi, pajak perhotelan, restauran dan hiburan tetap menjadi andalan. Ini kan menyangkut kegiatan ekonomi unggulan di Kota Bandung," jelas Arief.

Untuk mengejar target PAD Kota Bandung tahun 2020 sebesar Rp2,709 triliun, Arief menyatakan, langkah intensif juga melalui penagihan piutang pajak, khususnya PBB yang mencapai sekitar 900 miliar. Untuk itu, ia bakal mengerahkan seluruh karyawan BPPD untuk mempunyai tanggung jawab terhadap WP. Mereka akan diberi beban tugas menagih dan mendatangi para penunggak pajak secara langsung.

"Jadi tiap karyawan dikasih tanggung jawab itu, untuk bisa membereskan. Akan datangi wajib pajak, nanti bikin tim kecil- kecil lagi," ucapnya.

Ia mengakui tunggakan warisan PBB sangat besar. Angkanya pada tahun lalu mencapai Rp946 miliar. Pada tahun yang sama, BPPD Kota Bandung berhasil mengamankan sebesar Rp40 miliar.

Tahun ini, ia menargetkan penarikan piutang PBB dari WP bisa mencapai Rp450 miliar. Untuk itu, BPPD Kota Bandung telah menyiapkan strategi agar pemungutan pajak tahun ini bisa lebih optimal.

Ia menjelaskan, angka Rp450 miliar tersebut merupakan hasil dari pemetaan yang dilakukan BPPD Kota Bandung bersama BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan). Dari hasil pemetaan itu, diketahui WP mana saja yang masih bisa ditagih dan tidak.

"Itu hasil kami dengan BPKP. Nanti dipilah mana yang sudah pemutihan, mana yang masih bisa dan ada tunggakannya, dan mana yang betul-betul tidak membayar," jelasnya.

Arief mengatakan, Pemkot Bandung pun mencoba menjalankan program sunset policy. Melalui program ini WP yang menunggak, cukup hanya membayar pagu pokok pajaknya saja tanpa harus terbebani sanksi denda keterlambatan.

Ketika ditanya "GM" apakah WP penunggak datang dari kalangan rumah tangga atau perusahaan, Arief hanya menjawab, melihat dari data, itu tercampur. "Ya ada perumahan tetapi ada juga perusahaan," jelasnya.

Terkait pengerahan karyawan untuk menagih piutang pajak, Arief menyatakan, jumlah sumber daya manusia (SDM) BPPD Kota Bandung saat ini sudah cukup memadai. "Kalau untuk penambahan karyawan, kami belum ada rencana. Dan hasil analisas kebutuhan, malah (jumlahnya, red) harus dikurangi," katanya.

Dengan begitu, lanjut Arief, BPPD Kota Bandung berarti sudah saatnya membuka pelayanan melalui pengembangan IT (teknologi informasi). Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Pajak) dan e-satria (electronic self assesment tax reporting apps).

"Langkah itu untuk memudahkan dan membantu WP untuk melakukan kewajiban transaksi pembayaran pajak," jelasnya.

Arief pun mengimbau agar masyarakat Kota Bandung membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Pasalnya, pembayaran pajak tersebut sangat bermanfaat terhadap pengembangan dan pembangunan Kota Bandung.

Editor: H. D. Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR