Pemprov Jabar Segera Bangun Pusat Distribusi Pangan Provinsi

Bandung Raya

Kamis, 13 Februari 2020 | 17:32 WIB

200213173252-pempr.jpg

prfmnews

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh. Arifin Soendjayana

BEBERAPA pusat distribusi komoditas pokok masyarakat, segera dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat di beberapa tempat. Diharapkan, dengan keberadaan pusat distribusi Provinsi Jawa Barat tersebut mampu mengendalikan gejolak harga pasar komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh. Arifin Soendjayana menjelaskan, pembentukan pusat distribusi Jawa Barat ini menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat melalui Pansus II DPRD Jawa Barat. Dijelaskan Arifin, pusat distribusi itu bertujuan sebagai penyangga (buffer) yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Fungsi buffer ini pada intinya tidak berbentuk ritel.

"Permintaan dan persediaan (kebutuhan pokok) itu terjadi, kemudian jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok maka buffer ini bisa menampung, dan sebaliknya. Jadi lebih ke arah fungsi memang dia ada gudang. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur," ujar Arifin saat ditemui di Bandung, Kamis (13/2/2020).

Disinggung mengenai rencana jumlah pembangunan pusat distribusi provinsi ini, Arifin menjelaskan, ada beberapa pilihan yang akan diusulkan yakni berkisaran 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Meski demikian, kata dia, pihaknya ingin terlebih dahulu mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di Jawa Barat sebanyak 13 lokasi. Optimalisasi SRG ini diakui sebagai langkah awal pembentukan pusat distribusi provinsi.

"Kalau menurut saya enggak usah kita bangun baru lokasi pusat distribusi provinsi ini. Di kita (Jawa Barat) ada sekitar 13 gudang SRG beras. Itu bisa dijadikan pilot project pusat distribusi provinsi ini. Seperti halnya SRG beras di Cianjur kita berikan bantuan mesin pembersih beras. Nantinya SRG beras di Cianjur ini bisa menjadi salah satu penyuplai beras di Jawa Barat," terangnya seperti ditulis wartawan "PR", Ecep Sukirman.

Ke depannya, lanjut dia, sesuai dengan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi ini untuk melindungi petani dari sisi menjaga stabilitas harga pasar, maka dibutuhkan peran serta BUMD Jawa Barat lainnya yakni BUMD Jabar Agro. Bahkan, kata dia, dalam peraturan daerah itu pun sudah diamanatkan bahwa BUMD Jabar Agro ini berperan untuk stabilitas pangan.

Arifin pun menegaskan, agar peraturan daerah ini implementatif maka pihaknya segera membuat peraturan gubernur dan program kerjanya. Pihaknya pun mendorong agar DPRD Jawa Barat pun turut mendukung dari sisi pengesahan anggarannya. Sebab, peraturan daerah pusat distribusi provinsi ini merupakan salah satu perda inisiatif DPRD Jawa Barat.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR