Kementan Harus Transparan dalam Penerbitan RIPH Bawang Putih

Nasional

Kamis, 13 Februari 2020 | 14:24 WIB

200213142524-kemen.jpg

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) dinilai tidak terbuka dalam pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Hal ini sejalan dengan telah diterbitkannya RIPH untuk komoditas bawang putih dengan total volume 103.000 ton.

Selain itu, Kementan juga seharusnya tidak melakukan impor tergesa-gesa dan mengesampingkan dugaan-dugaan adanya kepentingan tertentu, termasuk politik.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro ketidaktransparanan dalam mengeluarkan RIPH menjadi pemicu kegaduhan saat DPR mengundang berbagai pihak, termasuk asosiasi terkait.

"Nah itukan diributin waktu kita ngundang asosiasi. Jadi RIPH-nya pilih-pilih tidak transparan. Banyak yang tidak dapat. Harusnya transparan terbuka saja," kata Darori dalam siaran persnya, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, Kementan seharusnya juga berbincang bersama dengan asosiasi untuk menelisik perusahaan yang mengajukan RIPH. Selain itu, pihaknya juga menilai ada peraturan menteri yang aneh. Perubahan peraturan menjelang pergantian menteri harusnya diselisik dan diklarifikasi penerapannya terhadap importir.

"Harusnya 'kan importir wajib menanam 5 persen dari rencana. Nah, sekarang terbalik. Nanamnya nanti. Kalau saya usulkan ada jaminan dalam tanaman bawang. Jadi importir deposit uang seluas rencana tanamannya," katanya.

Kepentingan Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Kementan untuk transparan tentang urgensi impor dan perusahaan pengimpor.

Menurutnya, transparansi sangat perlu untuk menegaskan ada tidaknya kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik.

Untuk itu, Uchok minta pemerintah terbuka kepada publik . Ia juga mendesak KPK menyelidiki impor ini.

"Harus ada pengawasan dari KPK atas pemberian RIPH agar pengambilan keputusan ini bukan untuk mengakomodir kepentingan, misalnya partai politik," ujarnya.

Dihubungi wartawan, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan, Liliek Srie Utami mengatakan, proses RIPH bawang putih sudah diajukan para importir sejak pertengahan November 2019 lalu.

Menurut Liliek, keluarnya RIPH 103 ribu ton bawang itu juga bukan keputusan dadakan.

 Ia mengaku, penerbitan RIPH bukan tiba-tiba karena, ada rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Kantor Staf Presiden pada Kamis (6/2/2020) lalu.

"Kami memproses (RIPH) sejak 15 November 2019, jadi tidak serta merta dikeluarkan," ujarnya.

Sedangkan untuk daftar importir yang memiliki kuota, serta besarannya, ia mengaku tidak memegang datanya secara detail.

Di kesempatan berbeda, pengamat Ekonomi Muliadi Widjaja menilai ada yang kurang pas dengan impor ini. Kementan bisa dianggap lebih membela importir daripada petani. Harusnya, kata dia, kalau pro petani tidak perlu impor di kala stok masih dinyatakan cukup.

Dia pun menduga ada kepentingan politik dari parpol turut serta dalam penunjukan importir. Dugaan itu menurutnya wajar mengemuka lantaran petani selalu 'kalah' dengan importir.

"Importir selalu dimenangkan pemerintah daripada petani, karena ada dugaan setoran importir kepada partai," katanya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR