Tersandung Kasus Korupsi Meikarta, Iwa Karniwa Merasa Tak Bersalah

Meja Hijau

Rabu, 12 Februari 2020 | 16:16 WIB

200212161631-tersa.jpg

Lucky M. Lukman

SEKDA Jabar nonaktif, Iwa Karniwa secara tegas menyatakan tak bersalah meski duduk sebagai terdakwa dalam perkara suap pengurusan persetujuan rekomendasi gubernur untuk Raperda RDTR Kab. Bekasi terkait proyek Meikarta. Meski begitu, Iwa mengaku akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya merasa tidak bersalah. Saya merasa tidak menerima apa-apa, tidak menerima hadiah, tidak menerima uang terkait masalah ini," aku Iwa saat ditanya Ketua Majelis Hakim Daryanto, pada sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (12/2/2020).

Iwa menyampaikan hal itu saat diperiksa sebagai terdakwa. Menurut Iwa, dirinya sudah 34 tahun mengabdi sebagai PNS dan berusaha bekerja maksimal tanpa melakukan kesalahan.

"Selama ini saya tidak pernah dihukum. Saya bekerja sebagai PNS sudah 34 tahun dan mencoba berbuat yang terbaik," tambah Iwa

Hal sama disampaikan Iwa saat ditanya oleh Penuntut Umum (PU) KPK soal perasaannya dalam perkara ini. Ditanya apakah merasa menyesal, Iwa tak langsung menjawabnya. Ia hanya menyatakan sangat kaget karena terbawa kedalam kasus Meikarta.

"Terus terang saya kaget. Saya selama 34 tahun mengabdi, mencoba untuk yang terbaik. Saya lahir dan besar di Jabar. Dengan kasus ini, di tengah kesibukan luar biasa sebagai Sekda, saya kaget. Apalagi keluarga saya. Saya sebagai manusia mencoba yang terbaik. Namun akhirnya seperti, ya saya jalani saja sebagai takdir. Saya ikuti semua prosesnya," papar Iwa.

Dalam persidangan, Iwa juga membantah semua dakwaan yang menyebut dirinya menerima pemberian dalam pengurusan persetujuan rekomendasi gubernur untuk Raperda RDTR Kab. Bekasi terkait proyek Meikarta. Ia juga mengklaim tak pernah mengeluarkan kata-kata berisi permintaan uang sebesar Rp 1 miliar dari dua orang PNS Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili maupun Henri Lincoln.

Soal pemberian alat peraga kampanye berupa banner maupun spanduk, Iwa pun tak secara tegas mengiyakan. Ia mengaku hanya pernah menerima laporan secara lisan soal hal itu dan menyanggah semuanya berkaitan dengan pengurusan persetujuan rekomendasi gubernur untuk Raperda RDTR Kab. Bekasi terkait proyek Meikarta.

Seperi diketahui, Iwa menjadi terdakwa berkat hasil pengembangan kasus OTT suap Meikarta terhadap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin cs. Dia didakwa menerima uang Rp 900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili untuk mengurus persetujuan rekomendasi gubernur untuk Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab. Bekasi terkait proyek Meikarta.

Dalam perkara ini, perbuatan Iwa dianggap bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yakni selaku Sekda Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perbuatan terdakwa Iwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a sebagaimana dakwaan kesatu, dan pasal 11 sebagaimana dakwaan kedua UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kedua pasal ini ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR