Warga Adukan Pencemaran dan Indikasi Pelanggaran Izin Ke Kejati Jabar

Daerah

Selasa, 11 Februari 2020 | 20:17 WIB

200211194814-warga.jpg

ist

WARGA Cibeber Panjang resah. Pasalnya, mereka menemukan adanya indikasi pelanggaran izin admnistrasi pembangunan Puskemas dan pabrik pengolahan sampah di Sambong Pari, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Keresahan warga sangat beralasan. Pasalnya, ada aliran limbah yang dibuang oleh pabrik tersebut ke saluran irigasi warga. Sehingga warga bersama Karang Taruna melaporkan temuan itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Kabid Aparatur Organisasi Karang Taruna Cibeber Panjang, Fiki Ardiansyah mengatakan, pihaknya mengadu sehubungan dengan adanya fakta dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat Kampung Cibeber Panjang. Yakni terkait indikasi pelanggaran perizinan pembangunan Puskesmas dan pabrik pengolahan sampah di Kelurahan Sambong Jaya.

"Kami mengadu karena ada indikasi pelanggaran izin admnistrasi. Mereka tidak memiliki dokumen hasil kajian Amdal yang melibatkan masyarakat. Upaya ini kami lakukan dalam rangka mengimplementasi amandemen UUD RI 1945 Tahun 2002 yang mengamanatkan perlindungan Negara terhadap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat tercantum dalam pasal 28 H yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," kata Fiki, Selasa (11/2/2020).

Dikatakannya, dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), salah satu pembaharuan dalam UUPPLH adalah terkait dengan sanksi pidana. Yakni memuat delik formil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang megeluarka izin lingkungan.

"Ide sanksi pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL tertuang dalam pasal 111 ayat (1). Sehingga bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar," katanya.

Sesuai bunyi pasal diatas, kata Fiki, apabila izin lingkungan dikeluarkan oleh pejabat terlebih dahulu tanpa adanya Amdal atau UKL-UPL, maka pejabat bersangkutan dikenakan sanksi pidana.

"Dengan kata lain amdal ataupun UKL-UPL merupakan prasyarat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat, izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan," ujarnya.

Pengaduan ke Kejati ini, kata Fiki, karena pihak perusahaan maupun pemilik usaha tidak menggubris keresahan warga. Padahal warga sudah beberapa kali melayangkan kekesalannya karena tidak dilibatkan dalam Amdal.

Izin lingkungan, lanjut Fiki, merupakan instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran maupun perusakan lingkungan. Sebagaimana yang dimuat pada bagian kedua tentang pencegahan yang kemudian diatur secara konkret melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan.

"Warga beserta karang taruna, resah dengan kondisi tersebut sehingga melayangkan surat pengaduan ke Kejati Jabar dan diterima oleh Bagian Lapdu. Untuk penyerahan buktu nanti seminggu kedepan, kami mau ke Kejati lagi untuk menyerahkan bukti," ujarnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR