Bupati KBB 'Sentil' Kadisnakertrans Saat Aksi Unjuk Rasa Buruh

Bandung Raya

Kamis, 6 Februari 2020 | 17:57 WIB

200206173308-bupat.jpg

Ziyan Muhammad Nasyith

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna saat memberikan pengarahan di atas mobil orasi kepada para buruh yang menggelar aksi ke Kantor Pemkab Bandung Barat di Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kamis (6/2/2020)

RATUSAN massa yang tergabung dalam koalisi serikat pekerja (SP) mulai dari FSPMI, SPSI, SPN dan Gobsi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Bandung Barat di Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kamis (6/2/2020).

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna didampingi Sekda Asep Sodikin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Iing Solihin menyambut langsung aksi buruh tersebut.

Ada lima poin yang menjadi tuntutan serikat pekerja terhadap Bupati. Pertama, tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang merugikan buruh. Kedua, segera berlakukan UMSK di Kabupaten Bandung Barat. Ketiga, segera buat Perbup tentang Ketenagakerjaan. Keempat, hentikan segala bentuk eksploitasi terhadap buruh dan kelima laksanakam seluruh janji politik terhadap buruh.

"Kami menuntut lima poin kepada Bupati, salah satunya membuat rekomendasi ke pusat untuk menolak omnibus law karena merugikan buruh," kata perwakilan buruh dalam orasinya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Aa Umbara berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh tersebut ke pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja.

"Menindaklanjuti aspirasi koalisi serikat pekerja ini, saya akan menyampaikan rekomendasi tersebut ke pusat," ujar Aa Umbara di atas kendaraan orasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga 'menyentil' Kadisnakertrans lantaran tak bisa menyelesaikan persoalan buruh dan selalu melibatkan Bupati.

"Saya minta pak Kadisnaker agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara audiensi, tidak harus seperti ini (unjuk rasa). Tolong diselesaikan, jangan sampai semuanya ke Bupati lagi," kata Aa.

Disisi lain, saat ini Bupati juga terus berjuang terhadap janji politiknya kepada buruh saat kampanye Pilkada 2018 lalu. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah ingin mewujudkan kesejahteraan para buruh terus diupayakan.

"Soal janji politik akan saya realisasikan kepada buruh. Salah satunya dengan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke pemerintah pusat seperti hari ini," ucapnya.

Sementara itu, Kadisnakertrans, Iing Solihin menambahkan, aspirasi buruh ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan audiensi dan selanjutnya rekomendasi akan disampaikan ke pusat.

"Kami akan tindaklanjuti tuntutan buruh ini melalui audiensi. Termasuk soal tuntutan penolakan omnibus law, tuntutan penerapan UMK dan lainnya," ungkap Iing.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR