Sidang Suap Pengurusan RDTR Kab. Bekasi, Waras, "Kata Iwa Rp 1 Miliar Mah Murah"

Bandung Raya

Senin, 27 Januari 2020 | 20:26 WIB

200127202733-sidan.jpg

ANGGOTA DPRD Jabar, Waras Wasisto mengaku sama sekali tak ikut campur dalam pembahasan teknis mengenai Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab. Bekasi untuk kepentingan proyek Meikarta. Waras pun secara tegas menyatakan bukan sebagai inisiator pertemuan antara perwakilan Pemkab Bekasi dan Sekda Jabar Iwa Karniwa yang berujung pada terjadinya dugaan praktik suap menyuap.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap pengurusan perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa mantan Sekda Jabar, Iwa Karniwa, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin (27/1/2020). Waras menegaskan, dirinya hanya dimintai bantuan oleh Soleman (anggota DPRD Kab. Bekasi) agar membuka jalan bagi perwakilan Pemkab Bekasi, Henri Lincoln (Sekretaris Dinas PUPR Bekasi) dan Neneng Rahmi Nurlaili (Kabid Penataan Ruang pada Dinas PUPR Bekasi) berhubungan dengan Iwa Karniwa.

"Soleman terus memaksa saya untuk bisa menghubungi Pak Iwa. Akhirnya saya mau membantu, hanya menghubungi Pak Iwa dan menyatakan ada orang (Pemkab) Bekasi yang mau meminta bantuan terkait Raperda RDTR. Bahkan waktu itu saya telpon Pak Iwa di-loud speaker di depan Henri, Neneng dan Soleman. Saya sendiri tidak ada urusannya dengan raperda itu. Saya hanya membantu, nothing to lose," tutur Waras dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Daryanto.

Setelah dihubungi Waras, Iwa pun menyambutnya dan menyampaikan bisa bertemu secara langsung. Akhirnya pertemuan dilakukan di KM 72 Tol Purbaleunyi. Saat itu Iwa baru saja pulang dari urusan dinas di Jakarta. Dalam pertemuan, kata Waras, hadir Soleman, Henri dan Neneng.

"Mereka lalu menyampaikan permintaannya agar Pak Iwa bisa membantu memproses percepatan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Barat atas Raperda RDTR Kabupaten Bekasi," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Pertemuan itu, tambahnya, berlangsung singkat. Iwa buru-buru pulang ke Bandung. Namun sebelum meninggalkan lokasi, Iwa menyampaikan kepada Waras agar Henri dan Neneng mau membantunya karena saat itu dirinya menjadi salah satu bakal calon Gubernur Jabar dari Partai PDIP.

"Pak Iwa bilang dan minta bantuan Rp 1 miliar. Dia bilang Rp 1 miliar mah murah, karena biasanya Rp 3 miliar. Dia sampaikan itu ke saya dan meminta saya menyampaikan kembali ke Henri, Neneng dan Soleman. Ya sudah saya sampaikan apa adanya ke mereka," tambah Waras.

Setelah pertemuan tersebut, kata Waras, ia sama sekali tak mengikuti bagaimana kelanjutannya. Waras juga tidak pernah tahu dan tidak pernah diajak seandainya ada pertemuan kembali. Ia bahkan sudah tak mau tahu lagi hal itu mengingat kesibukannya sebagai anggota dewan.

Sampai pada suatu waktu, Waras dihubungi kembali oleh Soleman dan menyampaikan tengah berada di Gedung Sate bersama Henri dan Neneng. Mereka berupaya menemui langsung Iwa untuk menanyakan perkembangan persetujuan substansi dari Gubernur Jabar atas Raperda RDTR.

"Mereka akhirnya menemui saya dan meminta bantuan agar bisa bertemu Iwa. Saya waktu itu cuma menelpon ajudan Pak Iwa dan menyampaikan soal kedatangan Soleman, Henri dan Neneng. Akhirnya mereka bertemu," ungkap Waras.

Beberapa waktu kemudian, ujarnya, ia dihubungi Soleman soal adanya bantuan bagi Iwa. Karena saat itu Iwa memiliki niatan maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar, lanjut Waras, Soleman menyatakan ada pemberian berupa banner dan spanduk sebanyak dua kali. Yang pertama senilai Rp 100 juta dan kedua Rp 300 juta. 

Selain itu, ada juga pemberian uang cash Rp 500 juta kepada Iwa dari Henri Lincoln dan Neneng yang diserahkan melalui Soleman. Waras dalam hal ini hanya dititipi oleh Soleman agar menyerahkannya ke Iwa. Sebelum mengantar, Waras sempat menelpon Iwa dan Iwa meminta agar uang diantarkan.

Pada akhirnya, Waras melalui stafnya, Eva menyerahkan uang tersebut kepada staf Iwa yang bernama Deni. Beberapa hari kemudian setelah Eva menyerahkan uang sejumlah Rp 500 juta kepada Deni, Waras bertemu dengan terdakwa di kantor DPRD Provinsi Jabar. Pada saat itu Waras menanyakan kepada terdakwa terkait titipan uang dari Soleman dan terdakwa menjawab "sudah mas, nuhun".

Pernyataan Iwa dikuatkan oleh saksi lainnya, Soleman. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini menyatakan, permintaan sesuatu memang keluar langsung dari Iwa saat pertemuan di KM 72.

"Iya, memang Pak Iwa yang bilang. Katanya nanti tuh ada titipan banner. Saya ngeuh karena saya tahu kalau Pak Iwa mau nyalon jadi gubernur. Waktu itu Pak Iwa sendiri yang bilang, itu murah, biasanya tiga. Saya jabarkan kalau itu maksudnya kalau Rp 1 miliar murah, biasanya Rp 3 miliar," ungkap Soleman.

Dalam perkara ini, perbuatan Iwa dianggap bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yakni selaku Sekda Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perbuatan terdakwa Iwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a sebagaimana dakwaan kesatu, dan pasal 11 sebagaimana dakwaan kedua UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kedua pasal ini ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR