Islam, Solusi Tuntas Mengatasi PHK

Citizen Journalism

Jumat, 24 Januari 2020 | 05:59 WIB

200124060043-islam.jpg

dok

ilustrasi

FEDERASI Serikat Buruh Independen (FSBI) Kabupaten Bandung mengungkapkan kondisi perburuhan pada sektor manufaktur, khususnya tekstil dan garmen yang semakin memprihatinkan. Pasalnya, setiap hari ada saja buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), imbas dari efisiensi yang dilakukan perusahaan. (www.galamedianews.com)

Tak hanya di bidang tekstil dan garmen, PHK pun terjadi di beberapa perusahaan besar lainnya, seperti Krakatau Steel yang beberapa waktu lalu merumahkan ribuan pegawainya. Perusahaan mobil asal Jepang, Nissan, juga memangkas karyawannya sebanyak 830 pekerja. Bahkan stasiun TV swasta, NET TV, dikabarkan mem-PHK massal karyawannya. (www.muslimahnews.com)

Bila didalami, fenomena PHK yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar  disebabkan beberapa faktor seperti dilansir web www.muslimahnews.com yaitu :

Pertama, kalah daya saing.
Persaingan bisnis atau usaha adalah lumrah terjadi. Dimana ada bisnis, daya saing produk akan menghantuinya. Tak aneh bila perusahaan yang kalah bersaing akan ditinggalkan customer. Bila tak segera berinovasi, siap-siap kebangkrutan membayangi.

Kedua, efisiensi pengeluaran.
Cara efektif untuk mengurangi pengeluaran perusahaan adalah dengan memangkas karyawan. Menggaji karyawan dianggap hal yang paling membebani pembiayaan. Oleh karenanya, tak mengherankan bila banyak perusahaan besar lebih memilih merumahkan pekerja untuk menekan biaya produksi.

Ketiga, perkembangan teknologi 4.0.
Revolusi industri 4.0 memiliki efek yang luas. Tenaga manusia mulai tergantikan dengan tenaga mesin. Badan usaha apa pun harus mampu berevolusi agar tak dianggap ketinggalan zaman. Dengan berkembangnya teknologi, manusia lebih menyukai hal-hal yang sifatnya praktis dan instan.

Keempat, kapitalisasi dan liberalisasi industri.
Siapa yang bermodal besar akan mengalahkan pemodal kecil. Pemenang dalam dunia kapitalis adalah pemilik modal terbesar. Sehingga kekayaan dan kepemilikan berbagai sektor industri hanya berputar pada kaum borjuis. Pasar bebas adalah satu di antara penerapan liberalisasi ekonomi di berbagai bidang. Akibat penerapan kapitalis liberal, perusahaan nasional di Indonesia kalah pamor.

Saat ini, masyarakat yang menjadi korban PHK hanya bisa berharap adanya figur atau sosok pemimpin yang memahami dan tahu persis terkait persoalan yang dialami kalangan buruh saat ini. Dengan hadirnya pemimpin dari kalangan buruh atau serikat pekerja diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam ketenagakerjaan.

Akan tetapi permasalahan yang datang bertubi-tubi ini bukan sekadar tentang seorang pemimpin. Mereka yang dinilai tak mampu menjalankan tugasnya, tak bisa keluar dari cengkeraman kapitalis. Sebaik apa pun  kepribadian seorang pemimpin, tidak akan berkutik manakala berbenturan dengan kepentingan di sistem saat ini.

Demokrasi yang dibangun di atas kapitalisme-sekuler telah mengunci hati setiap pengembannya. Meskipun awalnya mereka berjuang untuk rakyat, namun kepentingan mengalahkannya.

Para penyokong demokrasi yaitu penguasa dan pengusaha akan menghalalkan segala cara agar kepentingannya terealisasikan tanpa memandang halal/haram, maslahat/mudarat dan pertimbangan lainnya. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana agar keuntungan dapat diraih sebesar-besarnya.

Berbeda halnya dengan Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, PHK sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi. Sebab, prinsip ekonomi Islam yang dianut adalah penyerapan pasar domestik yang sangat didukung oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya. Selain itu, sistem ekonomi Islam pun mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi.

Allah (melalui aturan Islam) tak mungkin menetapkan aturan tanpa ada kemaslahatan di dalamnya. Syaikhul Islam Ibnu Taymiah mengungkapkan “Sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan segala kemaslahatan dan menyempurnakannya serta untuk meniadakan mafsadah mudarat dan meminimalkannya.” (Minhajus Sunnah, 1/147)

Pemerintah saat ini sepertinya telah kehabisan cara sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menanggulangi masalah PHK massal tersebut, kecuali hanya wait and see saja. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan ini. Yakni dengan memilih jalan keluar terbaik dari permasalahan ini.

Caranya adalah dengan mengambil jalan yang ditawarkan Islam, yakni dengan menerapkan sistem ekonomi Islam sekaligus menerapkan sistem pemerintahan Islam. Tanpa itu, kita akan terus menderita akibat berbagai persoalan hidup yang tidak pernah berakhir.
Wallaahu a'lam bish shawab.


Pengirim:
Khansa Mubshiratun Nisa
Ibu Rumah Tangga, Aktivis Dakwah
[email protected]

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR