Tingkatkan Efektivitas, Pemkot Bandung Bakal Sederhanakan Birokrasi

Bandung Raya

Senin, 20 Januari 2020 | 18:25 WIB

200120181939-tingk.jpg

Humas Pemkot Bandung

DALAM meningkatkan efektivitas di setiap pemerintahan, Pemkot Bandung akan menyederhanakan birokrasi dan tata aturan. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

"Sesuai arahan pemerintah pusat, proses penyederhanaan berlaku seluruh organisasi. Tidak ada kekhususan, ini harus dilakukan oleh seluruh perangkat daerah. Tujuannya membuat birokrasi yang dinamis dan profesional," ungkap Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna pada Pembinaan Pegawai Pemkot Bandung di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kota Bandung, Senin (20/1/2020).

Menurutnya, Pemkot Bandung akan mengkaji penyederhanaan jabatan fungsional dan struktural di setiap Organsiasi Perangkat Daerah (OPD).

"Penyederhanaan itu mengindetifikasi jabatan. BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) sudah melalukan dan mencermati dari jabatan struktural yang ada saat ini, untuk identifikasi dan inventarisasi jabatan fungsional," jelasnya.

Dikatakannya, hal tersebut juga termasuk pemetaan jabatan dan penyelarasan tunjangan, sehingga tidak terjadi stagnansi. Oleh karena itu, Bagian Orpad (Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah) harus mencermati upaya ini.

Walau demikian, Ema memastikan penyederhanaan struktural ke fungsional di level pemerintah yaitu eselon 3 dan 4. Penyederhanaan belum berlaku untuk eselon 2.

"Mudah-mudahan yang disampaikan tidak sulit untuk diterima. Mana saja yang menjadi sasaran. Dalam jangka menengah, Desember 2020 harus tuntas. Artinya Bagian Orpad harus kerja keras menyusun SOTK (Susunan Kerja Organisasi Tata Kerja). Ini mengubah wajah struktur seiring dengan pergeseran jabatan dari struktural ke fungsional," tuturnya.

Ia menekankan, penyederhanaan tersebut harus objektif. Semua berdasarkan kepentingan organisasi dan bukan kepentingan pribadi atau sesaat.

Pihaknya meminta agar setiap OPD mengkajian secara cermat dan tertata dengan baik. Dengan demikian, ketika melakukan penyederhanaan sesuai argumentasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Misalnya Kabid (Kepala Bidang) tidak bisa digeser dari struktur ke fungsional, maka harus dikuatkan oleh argumentasi. Kalau pun dapat dibuat, apa alasannya. Jangan sampai karena tidak mau, tapi argumentasi tidak jelas," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya upaya tersebut, maka dapat meningkatkan profesionalitas, terutama dalam melahirkan SDM pemerintahan yang berkualitas.

"Pola kerja profesional dan kemandirian. Ini harus kita siapkan agar SDM yang lebih baik dan kinerja yang nyata," tambahnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR