Organisasi Sunda Empire Tak Terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung

Bandung Raya

Senin, 20 Januari 2020 | 15:49 WIB

200120155007-organ.jpg

KEPALA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung, H. Iman Irianto menegaskan, komunitas atau organisasi Sunda Empire yang sempat menghebohkan di Kota Bandung dalam beberapa hari terakhir ini, tidak  terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung.

"Intinya, secara organisasi tak terdaftar di Kemenkumham (Kementerian Hukum, dan HAM) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri RI)," kata Iman kepada wartawan di ruang kerjanya di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Komplek Pemkab Bandung Soreang, Senin (20/1/2020).

Iman memastikan organisasi Sunda Empire tidak terdaftar di Kemenkumham RI, karena dari pihak Kemenkumham RI tidak ada tembusan atau laporan keberadaan organisasi Sunda Empire di Kabupaten Bandung ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung.

Ia mengatakan, jika organisasi itu terdaftar di Kemenkumham RI, pihak kementerian memberikan tembusan keberadaan organisasi tersebut ke Badan Kesbangpol kabupaten/kota masing-masing. "Kalau ada tembusan, tentunya kami akan melakukan pengecekan ke sekretariatnya dan keberadaan pengurusnya. Selain itu melihat visi misi mereka," ungkapnya.

Lebih lanjut Iman mengatakan, untuk melihat keberadaan sebuah organisasi kemasyarakatan, secara formal bisa melihat dari dua aspek. Pertama dari proses pendaftaran organisasi itu sesuai dengan Undang-Undang No 17 tahun 2013, bahwa organisasi kemasyarakat di Indonesia ada organisasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Ia mengatakan, organisasi kemasyarakat berbadan hukum proses pendaftarannya melalui Kemenkumham RI. Setelah terdaftar di Kemenkumham RI, kemudian melaporkan ke Badan  Kesbangpol kabupaten/kota di wilayah masing-masing. "Jadi kami sifatnya di posisi ini (kabupaten) menunggu tembusan keberadaan organisasi kemasyarakatan," katanya.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan tak berbadan hukum, pendaftaran ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri RI. "Organisasi kemasyarakatan tak berbadan hukum ini, proses pendaftarannya melalui Badan Kesbangpol sehingga kita membentuk unit layanan organisasi," jelasnya.

Menurutnya, melalui pendaftaran ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung itu, tentunya harus disertakan dokumen akta pendirian notaris, anggaran dasar rumah tangga,  susunan kepengurusan yang harus dilampirkan.

"Kemudian kita dari Badan Kesbangpol melakukan verifikasi lapangan, apakah sekretariatnya di wilayah kami. Apakah pengurusnya warga kita, sudah lengkap baru diajukan ke Jakarta. Soalnya, bukan kami yang mengeluarkan surat keterangan terdaftar," katanya.

Iman kembali menegaskan, khususnya untuk organisasi Sunda Empire pihaknya belum pernah menerima tembusan dari Kemenkumham RI tentang keberadaan organisasi di Kabupaten Bandung.

"Bicara organisasi Sunda Empire kami belum atau menemukan proses pendaftaran di Kabupaten Bandung. Yang jelas, Sunda Empire tak terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung," katanya.

Ia pun mendorong kepada organisasi kemasyarakatan harus mendaftarkan ke Kemenkumham RI. "Khususnya untuk Sunda Empire, sampai saat ini belum ada dan tidak terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung," katanya.

Ia pun mengaku belum menerima laporan atau informasi aktivitas organisasi kemasyarakatan Sunda Empire di Kabupaten Bandung.

"Kita juga tak bisa melarang aktivitas individu, selama aktivitas itu tak merugikan individu lainnya," katanya. 

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR