Pemprov Jabar Akan Luncurkan Cetak Biru Provinsi Tangguh Bencana

Bandung Raya

Jumat, 17 Januari 2020 | 20:19 WIB

200117195939-pempr.jpg

ist

PEMPROV Jawa Barat akan segara meluncurkan cetak biru provinsi tangguh bencana atau Jabar Resilience Culture Province (JRCP) pada 2020. Hal itu dilatarbelakangi sering terjadinya bencana di wilayah Jabar.

Seperti diketahui, banjir menjadi isu kebencanaan yang kerap melanda wilayah Jabar bagian tengah ke utara dengan kondisi permukaan tanah yang lurus. Sementara longsor kerap terjadi di wilayah tengah ke selatan dengan kondisi tanah yang curam.

Sebanyak 20 dari 27 kabupaten/kota di Jabar pun tergolong dalam kelas risiko bencana tinggi. Wmpat di antaranya yakni Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya bahkan masuk dalam lima besar risiko bencana tertinggi nasional.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, JRCP akan menjadi sebuah visi sekaligus budaya yang melekat dalam setiap instrumen di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut.

"Tahun ini akan kami rilis cetak biru dari JRCP," ungkapnya pada Urban Motion Vol 'Resiliensi di Era Disrupsi' di Kampus ITB, Jln. Tamansari, Kota Bandung, Jumat (17/1/2020).

Selain itu, menurutnya Jabar mewakili Indonesia dalam Ring of Fire, yakni negara dengan gunung berapi paling banyak di dunia dan tempat berkumpulnya lempeng-lempeng dunia.

"Maka gempa bumi sering terjadi. Nah, Jabar mewakili itu (Ring of Fire), gunung berapinya banyak," katanya.

Pria yang akrab disapa Emil itu menerangkan, rata-rata per tahun laporan kebencanaan di Jabar mencapai 1.200, atau rata-rata dalam 365 hari dalam setahun terjadi 3 kali bencana alam per hari.

Dimana sejumlah fokus pada cetak biru JRCP ini, seperti Resilience Citizens, yaitu menciptakan masyarakat yang sadar resiko bencana, memiliki kesiapsiagaan, tangguh dan mampu pulih segera bila terkena bencana.

Kemudian ada Resilience Knowledge, yaitu Iptek kebencanaan yang andal sekaligus memadukan kearifan lokal dan nilai sosial yang ada di Jabar. Selain itu, ada pula Resilience Infrastructure, dimana menciptakan infrastruktur dan sarana pembangunan yang tangguh dan sebagai alat mitigasi.

Kemudian Resilience Institution and Policy yaitu sebuah kerangka regulasi dan kelembagaan yang mumpuni dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Diikuti pula oleh Resilience Ecology tentang membentuk daya dukung lingkungan yang baik, mampu mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Terkahir, Resilience Financing berupa kemampuan pembiayaan yang tangguh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menjaga risiko investasi pembangunan.

"Kami tak ingin JRCP jadi dokumen saja, saya ingin anak-anak SD, SMP, SMA pun paham, termasuk masyarakat di perdesaan," tambahnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR