Pilkada Berkualitas Perlu Indepedensi Bawaslu, KPU, dan ASN

Pemilu

Jumat, 17 Januari 2020 | 14:50 WIB

200117144055-pilka.jpg

ASISTEN Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung, H. Ruli Hadiana menyatakan, untuk menciptakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bandung berkualitas perlu dilakukan independensi Bawaslu, KPU, ASN, dan para calon kepala daerah yang bersih.

"Pilkada Bandung bertujuan pilkada berkualitas. Pilkada Bandung akan dilaksanakan 23 September 2029 mendatang. Dalam pelaksanannya melibatkan Bawaslu dan KPU," kata Ruli saat menjadi narasumber pada "Ngawangkong Bari Ngopi 2020 Sabilulungan" di Taman Uncal Komplek Pemkab Bandung di Soreang, Jumat (17/1/2020).

Selain Kabupaten Bandung, Ruli mengatakan, yang melaksanakan pilkada serentak 2020 di Jabar ini, yakni Kabupaten Cianjur, Karawang, Indramayu, Sukabumi, Kota Depok dan kabupaten lainnya.

"Menghadapi pilkada Bandung tersebut, Pemkab Bandung sudah mempersiapkannya sejak dini. Sudah melaksamakan rapat koordinasi dan persiapan," katanya.

Dalam menghadapi tahapan pilkada itu, ia berharap ukungan pendanaan dan anggaran. Dengan harapan pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, terkendali, sukses tanpa ekses.

"Memberikan dukungan anggaran itu ke Bawaslu dan KPU. Anggaran Sudah disiapkan pada 2020, termasuk anggaran 2019. Anggaran pilkada Bandung untuk KPU Kabupaten Bandung Rp 121 miliar, sedangkan Bawaslu Rp 28 miliar. Kita respon sedemikian rupa penyelenggaran pilkada harus sukses, dan tanggungjawab bersama. Partisipasi politik masyarakat, harus didorong supaya pelaksanaan pilkada berkualitas," tuturnya.

Ruli menuturkan, terkait pelaksanaan pilkada Bandung itu, Bawaslu sebagai pengawas dan KPU sebagai penyelenggara pilkada. Termasik bupati Bandung dari Pemkab Bandung berusaha untuk menciptakan pelaksanaan pilkada kondusif.

"Kabupaten Bandung dengan penduduk 3,7 juta lebih, daftar pemilih tetap (DPT) capai 2,3 juta lebih, bahkan hampir 2,4 juta. Ini DPT yang cukup banyak. Berbagai kondisi terus kita kawal, supaya pelaksanaan pilkada berkualitas," ungkapnya.

Ia pun berharap dengan adanya kebersamaan Bawaslu, KPU dan Pemkab Bandung dapat menciptakan pilkada berkualitas, seperti halnya pada pelaksanaan pemilu 2019 lalu benar-benar berkualitas. Tentunya kesuksesan itu didukung jajaran Muspida Bandung, mulai dari TNI, Polri, para camat dan jajaran Polsek.

"Pada saat suasana banjir dan bencana, masyarakat mau datang ke lokasi TPS. Harapan kedepan pilkada bisa lebih baik lagi," harapnya.

Ruli mengatakan, pada pelaksanaan pemilu lalu tidak ada gugatan sedikit pun. "Di Mahkamah Konstitusi zero gugatan sampai pelantikan pun berlangsung lancar. Pelantikan pun tepat waktu," ujarnya.

Namun terkait dengan sosialisasi netralitas ASN dan para kepala desa, katanya, akan dilakukan bersama-sama dengan Bawaslu. "Terkait netralitas ASN, kita akan melakukan langkah khusus. ASN yang melanggar bisa dikenai sanksi administrarif, disaat para kandidat masih bakal calon. Kalau sudah ada penetapan calon bupati dan wakil bupati Bandung, masuk ranah pidana," katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR