Izin Baru Perusahaan Travel Umrah Segera Dibuka

Haji

Selasa, 14 Januari 2020 | 23:25 WIB

200114232603-izin-.jpg

Kemenag.go.id

Dirjen PHU Nizar bersama Dirbina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim saat menerima audiensi dengan pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia, Selasa (14/1/2020)..

MORATORIUM pemberian izin baru untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau perusahaan travel umrah bakal dicabut Kementrian Agama RI.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag bakal membuka pendaftaran untuk pengajuan izin travel umrah.

Dirjen PHU Nizar Ali mengatakan proses pengajuan izin baru bagi penyelenggara travel umrah setelah pencabutan moratorium akan memakai sistem online. Saat ini, sistem pendaftaran online itu sedang difinalisasi.

“Moratorium kita, targetnya tanggal Akhir Januari kita buka," kata Nizar ketika bertemu dengan pengurus Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dalam kesempatan itu hadir Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim serta jajaran eselon III dan IV Ditbina Umrah dan Haji Khusus.

"Sistemnya kini menggunakan online karena kita menghindari sistem tatap muka, supaya kesan yang selama ini dilontarkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa terhindari,” tambah Nizar seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen PHU tengah mengintensifkan pengawasan dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan Wisata yang tidak memiliki izin sebagai PPIU. Sejumlah BPW yang terbukti tidak memiliki izin sebagai PPIU telah diperiksa dan diminta untuk menghentikan aktivitasnya membuka pendaftaran jemaah umrah.

Pengawasan dan pembinaan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berbeda dengan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang hanya memuat empat pasal tentang umrah, UU 8/2019 lebih detail, ada lebih 20 pasal yang membahas tentang umrah.

Salah satunya, pasal 122 yang mengatur, setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Sebelumnya, Nizar sudah menyatakan pengurusan izin pendaftaran perusahaan travel umrah secara online akan berbasis aplikasi. Kemenag bakal mengaktifkan aplikasi Siskopatuh untuk pengurusan izin tersebut.

"Kemenag tengah menyiapkan sistem aplikasi dalam pengurusan izin penyelenggaraan ibadah umrah," ujarnya.

Nizar mengatakan, proses pengembangan aplikasi Siskopatuh sudah hampir selesai dan kemungkinan sudah bisa digunakan pada awal Februari 2020.

Editor: H. D. Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR