Pelanggaran HAM Terjadi Secara Horizontal

Bandung Raya

Selasa, 10 Desember 2019 | 15:10 WIB

191210151441-pelan.jpg

mediaindonesia

Ilustrasi.

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Machfud MD menilai, saat ini terjadi pergeseran dalam persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) seiring dengan diterapkannya sistem demokrasi. Dimana jika sebelumnya pelanggaran HAM terjadi secara vertikal, namun kini justru horizontal.

"Kita melihat dalam situasi sekarang, pelanggaran HAM sistematik oleh negara ke rakyatnya tidak ada. Tapi pelanggaran HAM saat ini polanya berubah," ungkapnya pada Peringatan Hari HAM sedunia ke 71 di Gedung Merdeka, Jln. Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, saat ini pelaku pelanggaran HAM, justru dari masyarakat kepada sesama masyarakat. Bahkan negara tidak jarang menjadi korban, akibat pelanggaran HAM oleh masyarakat.

"Jadi pandangannya harus berubah. Sekarang aparat dilempari batu masuk rumah sakit, dikeroyok. Ini harus dilihat sebagai sebuah perubahan," katanya.

Ia juga mencontohkan, kecurangan pemilu yang kini dilakukan oleh sesama partai, dan tidak lagi oleh negara yang menggelar pesta demokrasi tersebut. "Sekarang curang pemilu horizontal, antar partai," ujarnya.

Disinggung terkait kasus pelanggaran HAM di masa lalu, lanjutnya, diakuinya pemerintah kesulitan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat Selain minimnya bukti dan keterangan saksi, penanganannya semakin susah dan panjang karena konsekuensi dari demokrasi.

Machfud mengatakan, persoalan HAM masa lalu terbagi ke dalam tiga kategori. "Pertama yang sedang berjalan peradilannya. Kedua yang sudah selesai, sudah diputus. Ketiga memang yang sulit diselesaikan," terangnya.

Walau demikian, pemerintah berupaya keras untuk menuntaskan persoalan HAM di masa lalu. Salah satunya dengan tetap mengedepankan instrumen hukum sebagai pilihan utama.

Selain itu, menurutnya pemerintah sedang menyusun pembentukan komisi pembenaran dan rekonsiliasi. Sehingga berbagai kasus HAM masa lalu itu harus segera dituntaskan demi menjaga stabilitas di dalam negeri.

"Mari bertemu, adu argumen, diputuskan bersama. Selesai masalah HAM masa lalu berdasarkan kesepakatan. Tak bijaksana jika menggantung masalah masa lalu hanya karena perbedaan pilihan (politik)," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong mekanisme HAM dan menjunjung tinggi objektivitas. Selain itu, pihaknya pun mengoptimalkan pelayanan publik berbasis HAM.

"Upaya ini harus ditingkatkan. Di semua jenis pelayanan publik telah menerapkan norma dan standard perlindungan HAM," ucapnya.

Dalam upaya ini, pihaknya memeringkatkan pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dan menegakkan HAM dalam pelayanan publik. Yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak dasar masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, perempuan, anak, perumahan layak, dan lingkungan.

Yasonna menjelaskan, dari 514 kabupaten/kota yang ada, 84 persen telah menjalani pemeringkatan. "Hanya 272 (62 persen) yang meraih penghargaan pada kategori kota/kabupaten peduli HAM," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa perlindungan HAM menjadi amanah konstitusi yang harus dilaksanakan negara. Sehingga  memastikan pihaknya memperkuat penegakkan HAM pada seluruh dimensi kehidupan.

"Peringatan ini jadi momentum bersama untuk memiliki kesadaran HAM," tambahnya.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR