Persyaratan Calon Kepala Daerah Lewat Jalur Independen Sangat Pelik

Nasional

Kamis, 28 November 2019 | 21:29 WIB

191128213026-persy.jpg

PELUANG warga Kota Solo dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) untuk memilih pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Solo periode 2020-2025 lewat jalur independen atau perorangan sangat tipis, menyusul terbitnya ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 16 tahun 2019 yang mengatur waktu penyerahan persyaratan ke KPU daerah (KPUD).

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tertanggal 25 November 2019, disebutkan, waktu penyerahan syarat dukungan calon perorangan ke KPUD yang dalam aturan sebelumnya tiga bulan dipangkas menjadi tiga hari.

Ketua KPUD Kota Solo, Nurul Sutarti, mengungkapkan kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/11/2019), PKPU No. 16 tahun 2019 tentang batas waktu penyerahan syarat calon perorangan tersebut dia terima pada Senin (25/11/2019). Namun sebelum PKPU tersebut dikeluarkan KPU pusat, pihaknya tiga hari sebelumnya telah memberitahukan perubahan tersebut kepada masyarakat.

“Persyaratan masih sama, hanya waktu penyerahan persyaratan yang berubah menjadi lebih pendek,” katanya.

Berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2019, menurut Nurul, persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon perorangan adalah menyerahkan bukti fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pendukung dan bukti surat dukungan yang ditandatangani pendukung antara tanggal 16-20 Februari 2020.

Tenggat waktu pengumpulan persyaratan dan bukti dukungan itu jauh lebih pendek dibanding ketentuan berdasarkan PKPU No 15 Tahun 2019 yang dikeluarkan sebelum PKPU No 16, yakni pengumpulan dukungan bakal calon perorangan adalah tanggal 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020.

Salah seorang warga Kota Solo,  Henry Indraguna, yang berminat maju ke Pilkada 2020 lewat jalur independen menggambarkan aturan yang ditetapkan KPU tersebut sangat pelik. Dia menyebutkan, bagi warga Kota Solo yang maju Pilkada lewat jalur independen harua mencari syarat dukungan dan mengumpulkan bukti fotokopi KTP sebanyak 35.870 lembar atau 8, 5 persen dari jumlah DPT dalam waktu kurang dari tiga bulan. Sedangkan untuk memenuhi persyaratan tersebut, dia mengaku  harus mencari sedikitnya 40.000 fotokopi KTP beserta surat bukti dukungan untuk antisipasi bukti yang tidak memenuhi syarat.

“Saya sudah melakukan survei dengan mendatangi calon pemilih. Saya tanya, apakah mereka bersedia memberikan surat dukungan? Jawaban dari 50 sampling, 48 menyatakan tidak berani. Ada yang beralasan khawatir disalahgunakan dan ada yang beralasan takut ketahuan pengurus RT atau lurah dan camat, sehingga bisa dikucilkan,” tandas warga Kota Solo yang gagal dalam pemilihan anggota legislatif dari partai Perindo itu.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR