Bawaslu Solo Rintis "Kampung Pengawas Partisipatif" dan "Kampung Anti Politik Uang"

Nasional

Rabu, 27 November 2019 | 20:03 WIB

191127200359-bawas.jpg

Tok Suwarto

Ketua Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono dan Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, sebagai pembicara dalam Rakernis Bawaslu dengan Media untuk Pilkada 2020, Rabu (27/11/2019).

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo membuat inovasi pengawasan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) untuk memilih pasangan Wali Kota Solo yang akan digelar 2020 mendatang, di antaranya merintis "Kampung Pengawas Partisipatif" dan membuat "Kampung Anti Politik Uang". Inovasi tersebut bertujuan menciptakan Pilkada yang berkualitas, bersih dari praktik politik uang melalui pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Poppy Kusuma, Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Solo, mengungkapkan hal itu kepada wartawan, di sela Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bawaslu dengan Media untuk Pilkada 2020 di Kota Solo, Rabu (27//11/2019). Upaya yang ditempuh Bawaslu Kota Solo tersebut, karena dia memperkirakan dalam Pilkada mendatang praktik politik uang akan lebih kencang.

"Berdasarkan peraturan Pemilu, sanksi dalam praktik politik uang hanya dikenakan kepada pemberi. Tetapi di Pilkada peraturannya berbeda, yang kena sanksi bisa pemberi dan penerima,” katanya.

Dalam kaitan itu, Poppy minta masyarakat berhati-hati dan tidak terlibat dalam praktik politik uang pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo tahun 2020 mendatang. Merujuk pada aturan Pemilu, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbeda dengan aturan Pilkada, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, dia memperkirakan praktik politik uang paling kencang akan terjadi dalam Pilwalkot nanti.

"Perbedaan aturan akan membuat suasana Pilkada juga berbeda. Meskipun pemilih yang menerima uang tidak mengerti apa-apa dan sekadar menerima, dia akan tetap terkena sanksi bersama yang memberi. Kita berupaya mencegah praktik politik uang itu dengan melakukan berbagai langkah, seperti merintis Kampung Pengawas Partisipatif dan membuat Kampung Anti Politik Uang," jelasnya.

Selain pengawasan terhadap praktik politik uang, menurut Poppy, Bawaslu Kota Solo juga akan memperkuat pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN), terutama pengawasan dalam unggahan di media sosial (medsos). Jika Bawaslu mendapati dugaan ASN tidak netral di medsos berupa temuan atau laporan berdasarkan bukti kuat, pihaknya dapat melakukan penanganan sesuai prosedur dan menyerahkan penanganannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dalam Rakernis tersebut, Ketua Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono, mengemukakan, dalam persiapan Pilkada 2020 Bawaslu Kota Solo akan merekrut sebanyak 15 orang anggota panitia pengawas di tingkat kecamatan (Panwascam). Para anggota Panwascam wajib mengikuti seleksi yang akan dilaksanakan lebih ketat, berupa tes tertulis dengan sistem computer assisted test (CAT) dan tes wawancara.

"Kami sudah membuka pendaftaran Panwascam di tiga kecamatan untuk mencari tiga Panwas di setiap kecamatan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Panwascam tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kita minta peran aktif masyarakat menjadi relawan pengawas selama Pilkada mendatang," tuturnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, Anas Syahirul menyatakan, Bawaslu harusnya memastikan media yang akan dilibatkan sebagai media sosialisasi. Hal itu disebabkan banyak media yang muncul sebagai sosial media, sedang awak medianya tidak melakukan sertifikasi pewarta.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR