IMB Dihapus, Pemkot Bandung Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Bandung Raya

Selasa, 26 November 2019 | 15:36 WIB

191126153746-omb-d.jpg

PEMERINTAH tengah mempertimbangkan untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena dinilai sebagai salah satu faktor yang menghambat investasi. Terkait wacana tersebut, Pemkot Bandung masih menunggu arahan pusat serta melakukan kajian terlebih dahulu.

"Kalau secara prinsipnya (penghapusan IMB, red) kan itu sebetulnya hanya memangkas birokrasi, tapi kita masih menunggu apa arahan pusat. Karena per hari ini kita belum menerima mandat apapun untuk mengeksekusi itu, kita masih tunggu, koordinasi sudah kita lakukan," ujar Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kota Bandung, Yuliandri Rahadiyanto, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa (26/11).

Diperkirakan, bila kebijakan tersebut diterapkan maka pengajuan perizinan akan mengalami peningkatan. "Ini masih kira-kira ya, akan ada lonjakan pengajuan perizinan karena selama ini justru pengendalian ada di sana (IMB, red)," ungkapnya.

Dijelaskannya, prinsip dari perizinan adalah pengendalian. Sehingga banyak atau tidaknya pembangunan tergantung dari kebutuhan."Tapi intinya itu pengendalian," tegasnya.

Meski nantinya kebijakan itu digulirkan, Yuliandri yakin bakal dibarengi dengan peraturan baru sehingga pengendalian pembangunan tetap bisa dilakukan. Pasalnya, tata ruang di daerah harus tetap diatur.

"Tentu ditindaklanjuti oleh aturan di level operasional di tingkat daerah," ungkapnya.

Peraturan baru di daerah ini, lanjutnya, perlu dibuat agar tidak mengganggu lingkungan. "Misalnya bicara air kan ada manajemen air, sumber daya air dan konservasi air. Ini yang harus diatur dilevel operasional sumber dayanya yang mana lalu bagaimana memenej atau membagikan lalu setelah itu memastikan air itu tetap ada dan harus diatur lagi. Ada level-level itu yang harus disampaikan," ungkapnya.

Disinggung soal kelayakan Kota Bandung sebagai tempat pengembangan pembangunan, Yuliandri mengaku masih layak bila konsepnya berupa metropolitan. Apalagi saat ini ada ada aturan baru soal cekungan Bandung yang melibatkan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Sehingga pembangunannya tidak lagi terpaku pada satu wilayah, tapi kawasan atau lintas daerah.

"Kalau pernah dengar seperti di New York disebelahnya ada New Jersey, Connecticut dan Pennsylvania. Orang connecticut kerjanya di New York padahal itu 340 km berarti ada infrastruktur yang besar yang dirancang dulu seperti LRT dan launnya. Tapi itu pembicaraannya cukup panjang. Provinsi juga sudah lakukan insiatif soal Cekungan Bandung Raya ini," ungkapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR