Anggota DPRD Ciamis Berharap Mendapat TPP

Daerah

Rabu, 30 Oktober 2019 | 18:17 WIB

191030181822-anggo.jpg


DPRD Kabupaten Ciamis akan merancang anggaran belanja pegawai pada 2020 agar ke depan tidak hanya pejabat struktural yang mendapat tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Syarif Sutiarsa yang juga sekertaris PDI Perjuangan menilai selama ini ada perlakuan tidak adil dalam menghargai kinerja ASN di Ciamis. Lantaran Jabatan Fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan tidak mendapat porsi TPP.

Maka dari itu, Komisi D DPRD Ciamis mengundang Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat untuk menggelar rapat di Gedung Paripurna DPRD Ciamis, Rabu (30/10/2019).

"Kami mengundang Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Temanya terkait TPP. Karena Pemerintah Daerah ini tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Syarif.

Untuk diketahui, sejak Januari 2018 Kabupaten Ciamis membuat kebijakan terkait TPP. Tapi hanya diberikan untuk ASN jabatan struktural. Syarif mengungkapkan, hal itu justru menimbulkan kecemburuan dari pejabat fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan.

"Memang ada suatu ketidakadilan dalam pemberian TPP. Karena yang diberi TPP itu adalah jabatan struktural. Sementara jabatan fungsional kan tidak," katanya

Bahkan di dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan itu Syarif membandingkan ASN di lingkungan DPRD Ciamis dengan ASN guru. Menurutnya guru dan tenaga kesehatan lebih besar tanggung jawabnya serta beban kerjanya pun lebih berat.

"ASN Pendamping Komisi D saja mendapat TPP padahal kerjanya lebih banyak tidur. Guru dan tenaga kesehatan itu lebih besar dan lebih berat tanggung jawabnya," tegasnya

Syarif menegaskan, tidak ada aturan yang mengganjal pemberian kepada ASN yang struktural maupun fungsional. Menurutnya TPP itu adalah hak dari seorang ASN. Komisi D akan memperjuangkan TPP untuk pejabat fungsional.

"Alhamdulillah setelah kami tadi rapat, kami semua sepakat bahwa untuk TPP tidak ada halangan aturan manapun. Berarti TPP untuk pejabat fungsional itu bisa dialokasikan. Kedepan TPP tidak hanya untuk jabatan struktural saja," papar Sarif.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kab Ciamis H Tatang menilai para guru ASN sudah mendapatkan Sertipikasi dan Gajih dari Pemerintah Pusat Seandainya memang kalau TPP mau diperjuangkan lebih diperuntukan untuk Guru Sukwan saja.

"Saya sebagai orang tertinggi di Disdik sangat berterima kasih kepada wakil rakyat di bagian komisi D untuk memperjuang Fungsional mendapatkan TPP,tapi bagi saya lebih baik TPP tersebut seandainya terealisasi buat para guru Sukwan," ungkapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR