Ketua DPRD Kab Bandung : Kami Sudah Tuntaskan Sejumlah Agenda Pokok

Bandung Raya

Rabu, 23 Oktober 2019 | 14:49 WIB

191023145029-ketua.jpeg


PASCA dilantiknya pada 26 Agustustus 2019 lalu (sekitar 3 minggu), 55 anggota DPRD Kab Bandung dari 8 fraksi berhasil merampungkan beberapa agenda pokok. Tentunya, hal itu sebagai awal untuk melankah kepada agenda reguler lembaga DPRD.

"Dalam kurun waktu tiga minggu setelah pimpinan definitif ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat, sesuai dengan raihan pemilu, sebagaimana amanat UU Pemilu, kami segera menetapkan alat kelengkapan DPRD, termasuk fraksi - fraksi, dan sejumlah bahasan pokok lainnya," ungkap Ketua DPRD Kab. Bandung H. Sugianto, S.Ag., M.Si, saat ditemui galamedianews.com, diruang kerjanya, Rabu (23/10/2019).

Setelah penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru, dewan langsung disibukan dengan agenda-agenda lainnya. Salah satunya pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara untuk APBD tahun 2020. Waktu kerjanya sangat singkat, yaitu kurang dari dua hari, anggota dewan harus sudah segera mendalami dan berdiskusi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), yang dipimpin Sekda Kab. Bandung.

"Diskusinya panjang lebar dari mulai data statistik, terkait dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk laju pertumbuhan ekonomi, juga rata - rata lama sekolah, angka kematian ibu dan anak, termasuk perkembangan lainnya yang ada didalam data statistik yang dilakukan survey oleh BPS, sehingga kami menghasilkan poin-poin pokok didalam kebijakan umum anggaran."

Sugih, begitu dia disapa menambahkan, pembahasan ini mengacu kepada pertama ; Fisi Misi Pemerintah Daerah Kab. Bandung, kedua dituangkan didalam rencana pembanguna jangka menengah daerah lima tahun ( RPJMD), yang ketiga RKPD, 
Keempat program kerja masing-masing perangkat daerah ini menjadi acuan pokok dalam merumuskan kebijakan umum anggaran dan PPAS tahun 2020, sehingga dari ketetapan tersebut diwujudkan dalam bentuk pagu-pagu anggaran di dalam PPAS.

Pagu anggaran ini meliputi seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan.

"Langkah selanjut, selama kita menunggu buku putih yang diterbitkan atau RAPBD yang akan diterbitkan oleh eksekutif, kami di internal melakukan pendalaman-pendalaman misalkan, BAPEMPERDA sudah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan daerah yang akan dibahas untuk satu tahun kedepan, yang nanti dilakukan pembahasannya oleh panitia khusus itu dalam setiap masa sidang, dan masa sidang ini terdiri dari empat bulan, itu tahapan pembahasan BAPEMPERDA," terangnya.

Yang kedua pendalaman dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang dipandang sudah tidak up to date di Kab. Bandung.

Ketiga pendalaman meningkatkan kapasitas, 55 anggota dewan, menyamakan presepsi membuat satu tujuan dalam rangka merealisasikan RPJMD Kab. Bandung ditahun terakhir kepemimpinan Bupati.

"Ini butuh kesiapan tenaga, termasuk pikiran dan pengentahuan, oleh karenanya kami sudah diundang oleh BPSDM Jabar, melalui dua angkatan selama empat hari di karantina di BPSDM Jabar, disana kita diberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi dewan, juga diberikan pemahaman tentang potensi parawisata Jawa Barat, kita juga diberikan pemahaman tentang masalah penanggulangan tindak pidana korupsi dari para praktisi dan aparat hukum, sehingga kami sudah mendapatkan reperensi bagaimana kita harus menjalankan tugas dan fungsi selaku anggota dewan," papar anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.

Bahkan Selasa siang (22/10/2019) pihaknya baru selesai melakukan sosialisasi perundang-undangan, ini nampaknya penting bagi dewan lebih spesifik mendalami tugas dan fungsi DPRD.

"Seperti UU Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah, Penataan Daerah, termasuk juga undang-undang tentang Tipikor (tindak pidana korupsi). Semua itu dalam kerangka tindakan perventif atau pengetahuan, wawasan terhadap teman teman anggota dewan, untuk tindak melakukan tindakan revresif, sehingga diharapkan memiliki koridor dalam melakukan langkah-langkah sebagai anggota dewan, mana yang harus dihindari, mana yang menjadi tugas kami selaku anggota DPRD Kab. Bandung,"paparnya.

Padat Agenda
Diharapkan setelah ke-55 anggota dewan yang telah dibekali ilmu dan pengetahuan, maka para anggota dewan memilki pemahamannya dan informasinya sama, sehingga roda DPRD akan berjalan efektif, termasuk dalam sisi anggaran bagaimana seefisien mungkin, anggaran ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk menlajankan tufoksi DPRD membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk dari media, tokoh masyarakat, musyawarah Porkopimda yang selalu memberikan infut terhadap perkembangan perkembangan, dan dalam proses perjalanna di DPRD.

Untuk menampung aspirasi masyaraat, pria sederhana ini menjelaskan DPRD sangat terbuka untuk dihubungi, baik dengan mengirim surat beraudensi langsung ke Gedung DPRD, atau melalui agenda-agenda yang sudah direncanakan dalam audensi.

"Sudah banyak kami tangkap outputnya dari aspirasi, Misalnya, ada yang berkeinginkan melahirkan perda baru, Aspirasi itu selalu muncul tiap hari dan variatif," ujarnya. Tapi pada prinsipnya, lanjutnya aspirasi itu harus memperkuat pembanguna di Kab. Bandung, baik pembangunan infrastuktur, sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, agenda minggu-minggu ini adalah monitoring pilkades di 199 desa. Seluruh anggota DPRD harus memantau pelaksanaan pilkades susuai daerah pemilihannya (Dapil).

Paska pilkades, DPRD mulai bekerja lagi yaitu mendengarkan Nota Pengantar Laporam Keuangan APBD 2020. "Nah ini merupakan star awal kegiatan reguler kami, baik yang berbasis komisi ataupun badan anggaran, semua akan fokus melaksanakan kegiatan reguler anggota DPRD Kab. Bandung, hal tersebut merupakan gerakan super cepat akan tetapi tentu dengan tetap mengindahkan mekanisme dan prosedur yang kita selama ini kita lalui," pungkas Sugianto. (Tot/adv)**

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR