ASN Pemkot CImahi Diimbau Bijak Menggunakan Medsos

Bandung Raya

Rabu, 16 Oktober 2019 | 17:06 WIB

191016170951-asn-p.jpg


APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi diimbau bijak dalam menggunakan media sosial (Medsos). Terlebih lagi ada beragam hukuman menanti bagi ASN yang sengaja menyebar ujaran kebencian lewat medsos.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh di Pemkot Cimahi saat ditemui di Pemkot Cimahi Jln. Demang Hardjakusumah, Rabu (16/10/2019)

"Setiap ASN Kota Cimahi harus bijak dan arif dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum valid kebenarannya, bahkan seharusnya bisa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena ASN merupakan salah satu pilar pemersatu bangsa dengan organisanya Korps Pegawai Republik Indonesia, bukan korps pegawai yang tersegmentasi," terang
Ahmad.

Dijelaskannya, dalam penggunakan medsos bagi ASN sudah ada surat resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Surat dengan Nomor K.26-30/V.72-2/99 itu Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai Negewi Sipil (PNS).

Dalam surat tersebut, seluruh kegiatan ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian apabila melanggar, akan ditindak oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN.

"Baru masuk (surat resminya). Karena sudah resmi ada edaran itu, akan di follow up oleh kami. Apabila ada hal-hal yang sesuai (edaran itu) perlu ditindaklanjuti," katanya.

Salah satu point penting dalam surat tersebut adalah, seluruh ASN di Kota Cimahi yang mencapai sekitar 4.200 orang dilarang menyebarluaskan berita yang berisi ujaran kebencian terkait Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

Apabila ada indikasi dan aktifitas kegiatan yang mengarah pada potensi yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya, maka harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai peraturan.

Pegawai yang terbukti menyebarluaskan berita hoax yang bermuatan ujaran kebencian terkait SARA, tegas Ahmad, itu merupakan pelanggaran disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan. "Baik itu share, broadcast, upload, retweet, regram, dan sejenisnya," ucapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR