Bisnis Travel Umrah & Haji Kalabakan Kebijakan Arab Saudi

Haji

Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:11 WIB

191010141347-bisni.png

merdeka.com


TAK sedikit para pebisnis perjalanan umrah dan haji khusus memprediksi akan terjadi penurunan jumlah para jemaah umrah akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Betapa tidak, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru yang tak populer terkait biaya pengajuan visa ke negaranya. Langkah ini sebagai bagian dari untuk mewujudkan Visi 2030 pemerintah Arab Saudi.

Hal ini, telah tertuang dalam Keputusan Raja Salman tertanggal 5 Muharram 1441 H (5 September 2019) sebagai tindak lanjut dari Keputusan Dewan Kementerian tertanggal 4 Muharram 1441 H (4 September 2019).

Ketua Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi mengatakan, kebijakan tersebut tentunya turut memukul jumlah para pelaku usaha umrah dan haji.

"Ya, hal itu tentu akan berdampak pada pengurangan jumlah para jemaah umrah dan haji, akibat kebijakan ini. Sekitar 6% - 8% dari jumlah yang umrah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para jemaah yang akhirnya menunda keberangkatan," katanya belum lama ini.

Pihaknya tak bisa berbuat banyak, dikembalikan lagi ke masing-masing jemaah mau tetap lanjut atau ditunda keberangkatannya. Karena hal itu menyangkut keputusan suatu Negara apabila mereka benar, maka akan banyak yang datang namun sebaliknya bila berakibat banyak yang membatalkan niatnya untuk berangkat umrah, mereka tentu akan merubah keputusannya lagi.

"Penurunan para jemaah umrah ini, akibat adanya kesulitan sistem visa yang baru dan harga visa juga naik," papar Syam.

Senada dikatakan Ketua Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh) Baluki Ahmad, kebijakan pemerintah Saudi ini, awalnya hanya mengenakan pajak progresif pada jamaah yang beribadah umrah lebih dari satu kali dalam kurun waktu 3 tahun.

Kini pemerintah Saudi merubah kebijakannya dengan mengubah sistem e-visa yang berdampak pada tarif tambahan yang dikenakan kepada para jemaah. Tentu, perubahan sistem tarif ini, bagi setiap anggota jemaah dikenakan sebesar SAR 498 riyal dan belum komponen lainnya.

“Jumlah nominal ini seperti biaya pengurusan e-Visa sebesar SAR 93,19 (Rp 348.819), basic ground service sebesar SAR 105 (Rp 393.025), dan goverment fee sebesar SAR 300 (Rp 1.122.929). Jumlah tersebut, belum termasuk biaya booking reference number hotel, bus, dan handling fee agent di Arab Saudi,” ungkapnya.

Hal tersebut, lanjutnya, pengaruhnya cukup tinggi kasihan teman-teman penyelenggara umrah dan haji dengan paket yang sudah ada dan sudah ditentukan dengan harga yang lama. Tidak etis ini, dilakukan oleh pemerintah Saudi objek visa diberlakukan kalau mau menghimpun dana dari devisa juga sudah cukup.

"Ya jadi begitu, dijumlah secara keseluruhan bisa mencapai hampir Rp 2 jutaan atau lebih dari sistem baru e-visa ini. Tentunya, kami berharap tak ada pengurangan jemaah umrah dan haji," ujar Baluki.

Direktur Amphuri Ali Basuki Rochmad mengungkapkan tentu ini akan menjadi tambahan biaya bagi bagi para jemaah. Amphuri telah mengeluarkan edaran untuk anggotanya agar para travel umrah dan haji dapat menyesuaikan harga paket umrahnya.

"Memang dengan sistem e-visa yang baru ini sebesar SAR 300 riyal, semoga dengan angka sebesar Rp 1,1 juta kelihatannya tak begitu signifikan. Kalau pun ada pengurangaan jumlah jemaah umrah semoga tak begitu banyak, paling sekitar 2% saja," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Arfi Hatim mengatakan dengan adanya ketentuan ini maka tidak ada lagi keharusan membayar visa progresif sebesar 2.000 riyal bagi jamaah yang pernah melaksanakan ibadah umrah pada periode tertentu. Seluruh pengajuan visa umrah hanya dikenakan biaya sebesar 300 riyal.

"Tentunya, biaya ini khusus untuk sistem baru e-visa, di luar biaya electronic service dan layanan lainnya," jelasnya.
 
Dia juga mengimbau agar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel perlu melakukan penyesuaian harga paket umrah yang telah dipasarkan secara proporsional. Kalau pun harga sudah dipublis sampaikan saja secara tertulis ke seluruh jemaah terdapat penyesuaian tarif baru e-visa.

"Jadi,  titip pesan saja jangan menambahkan harga di atas biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut. Kami akan melakukan evaluasi terhadap besaran harga referensi yang telah ditetapkan sebesar Rp 20 juta. Jika memang dianggap perlu, besaran harga referensi tersebut segera disesuaikan," tandasnya. (krisbianto)

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR