Skenario Ridwan Kamil untuk TPPAS Legok Nangka

Bandung Raya

Kamis, 10 Oktober 2019 | 09:11 WIB

191010091849-skena.jpg

M. Fadlillah

Gubernur Jawa Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan pemaparan progress pembangunan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di depan enam kepala daerah kabupaten/kota, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (9/10/2019)


ENAM pemerintah daerah kota/kabupaten, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Pemkab Garut, Pemkab Sumedang, Pemkab Bandung Barat, dan Pemkot Cimahi menyepakati tipping fee TPPAS Regional Legok Nangka sebesar Rp 386.000.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan menyubsidi tipping fee atau besaran biaya layanan pengelolaan sampai sebesar 30 persen atau Rp 115.800 per ton. Sedangkan, 70 persen tipping fee atau Rp 270.200 per ton sampah dibebankan kepada pemda pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka.

Baca Juga: Gubernur Jabar Instruksikan Dadang Naser Atasi Kebakaran Hutan

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat terkait TPPAS Regional Legok Nangka antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan enam kepala daerah tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/19).

Pria yang akrab disapa Emil tersebut mengatakan, kesepakatan mengenai tipping fee sangat penting sebagai syarat dimulainya proses lelang TPPAS Regional Legok Nangka.

“Dalam proses lelang ini dibutuhkan kesepahaman, komitmen dari kota/kabupaten untuk menyepakati besaran tipping fee,” kata Emil.

Baca Juga: TPPAS Legok Nangka Ditargetkan Beroperasi di Tahun 2023

Emil menambahkan, dalam layanan pengelolaan sampah ini, Pemprov Jabar memberikan fasilitas Stasiun Peralihan Antara (SPA). SPA berfungsi untuk memilah sampah guna mengurangi volume sampah sebelum masuk ke TPPAS Regional Legok Nangka.

Selain itu, Pemprov Jabar akan memberikan insentif kepada pemkab/pemkot yang berhasil mengurangi kuantitas sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.

Baca Juga: Ridwan Kamil Gagas Pembangunan Pusat Studi Jawa Barat

“Kita juga sedang mempersiapkan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengurangi sampah-sampahnya oleh 3R (reduce, reuse, recylce) dalam bentuk dukungan dana dari provinsi. Jadi, sambil berkelanjutan,” kata Emil.

Pasokan sampah yang bisa dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka pun harus memenuhi ketentuan kuantitas, kualitas, dan kesesuaian. Artinya, jenis sampah yang dikirim ke TPPAS Regional Legok Nangka harus sesuai dengan kebutuhan teknologi di sana, seperti sampah non-medis dan non-industri.

Baca Juga: Soal Interpelasi Ridwan Kamil, Legislator PKS Bilang "Enggak Perlu Hebohlah"

“TPPAS Sarimukti akan berakhir (operasionalnya) pada tahun 2023 dan kalau Legok Nangka tidak pakai teknologi cuma cukup empat tahun juga akan habis. Maka, tidak ada pilihan lain manajemen pengelolaan sampah ini harus segera beralih teknologi,” ujar Emil.

Dalam rapat tersebut, disepakati juga pasokan sampah yang bisa dikirim enam pemerintah daerah kabupaten/kota pengguna TPPAS Regional Legok Nangka.

Baca Juga: Partai Pengusung Sepakat Interpelasi Gubernur Jabar

Ketentuan rata-rata pasokan sampah pun teah disepakati. Rinciannya, Kota Bandung 1.200-1.303 ton/hari, Kota Cimahi 150-250 ton/hari, Kabupaten Bandung 300-345 ton/hari, Kabupaten Bandung Barat 78-86 ton/hari, Kabupaten Sumedang 28-32 ton/hari, dan Kabupaten Garut 100-115 ton/hari. Jumlah total sampah 1.853-2.131 ton/hari.

TPPAS Regional Legok Nangka merupakan salah satu proyek tempat pengelolaan sampah yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik atau Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL).

Baca Juga: Emil : Tidak Orang Sunda (Jabar) yang Jadi Korban Kerusuhan di Wamena

Proyek ini akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPSBU) dan diusulkan mendapatkan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. TPPAS ini diharapkan dapat beroperasi pada 2023.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR