Helmi Minta Kades Tidak Atur Siapa Penerima BPNT

Daerah

Rabu, 9 Oktober 2019 | 17:04 WIB

191009170607-helmi.jpg

blitarnews

Ilustrasi.


WAKIL Bupati Garut, Helmi Budiman, menghimbau pada seluruh agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), untuk mengambil beras dari Bulog. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar menjamin kualitas beras yang akan diterima oleh para Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

"Saya himbau pada seluruh agen untuk melakukan pemesanan terhadap Bulog dan memenuhi beras BPNT. Memang sekarang belum semuanya masuk ke Bulog," ujarnya, Rabu (9/10/2019).

Dikatakan Helmi, pihaknya juga menghimbau agar para Kepala Desa (Kades) tidak ikut terlibat dalam mengatur siapa yang akan menjadi pemasok beras bagi agen BPNT. Yang mana tugas Kepala desa hanya mengawasi dalam proses penyaluran beras BPNT.

"Jangan ada Kepala Desa yang terlibat lagi dalam proses penyaluran beras BPNT. Termasuk ikut mengondisikan pihak pemasoknya. Saya juga mendengar adanya informasi oknum Kades yang sudah meminjam dana pada pihak pengusaha beras. Sehingga banyak agen yang kerap mengeluh dengan kondisi ini. Agen menjadi bingung karena saat melakukan pembuatan PO ternyata tidak sesuai dengan keinginan Kepala Desa," cetusnya.

Sementara salah satu pengusaha beras yang ada di Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, Septi Surya Rukmana, membenarkan adanya dugaan keetrlibatan Kades dalam mengondisikan perusahaan untuk menyuplai beras terhadap setiap agen penyalur BPNT.

"Saya sempat mendapatkan PO untuk mengisi beras tersebut, ternyata para Kepala Desa yang ada di Leuwigoong langsung mendatangi Kecamatan dan meminta agar untuk pengusaha yang menyalurkan beras itu perusahaan AA Syfa," katanya.

Dengan adanya keterlibatan Kepala Desa dalam menentukan pihak pengusaha, Septi mengaku, hal ini menjadi menguatkan adanya pinjaman dana talang pada pihak As Syfa. Yang mana Kepala Desa tersebut menjamin pasokan beras BPNT akan menjadi haknya.

"Saya sudah mengetahui adanya beban Kepala Desa yang sejak awal sudah meminjam uang mencapai puluhan juta. Yang mana jaminannya adalah pemesanan akan diberikan pada pihak pengusaha tersebut. Karena dalam BPNT ada keuntungan selisih sebesar 15 ribu dari setiap penggesekan,"

Ia mengaku, kesulitan untuk bisa mengisi beras pada agen penyalur. Bahkan agen penyalur juga bingung karena adanya itervensi dari Kepala Desa.

Sementara Ketua Forum Masyarakat Peduli Garut (FMPG), Rawink Rantik, menilai dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Garut, memang sudah di kuasai oleh kartel dengan cara memonopoli. Padahal, seharusnya lebih mengedepankan pengusaha lokal yang ada di daerah/kecamatan setempat.

"Saya juga mengendus adanya permintaan sejumlah uang oleh Oknum Kades, seperti yang terjadi di Kecamatan Leuwigoong," ujarnya.

Ia juga mendesak, Satgas Pangan Polres Garut, untuk segera melakukan investigasi terhadap sejumlah daerah yang memang terdapat penyimpangan dengan adanya keterlibatan Kepala Desa. Singkatnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR